Blog liputan6

Yus Ariyanto

Bagaimana memosisikan seorang Sukarno? Negarawan? Diktator? Saya membuka lagi Catatan Subversif, kumpulan catatan harian Mochtar Lubis saat dibui di masa Orde Lama tanpa pernah diadili. Ia memimpin koran Indonesia Raya yang gencar melancarkan kritik kepada pemerintah, terutama terkait maraknya korupsi dan salah kelola negara.

Pada Desember 1958, Mochtar mendengar kabar, Sukarno setuju tahanan-tahanan politik lain dibebaskan. Kecuali, dirinya. Mochtar pun meradang. ”Wah, ini Sukarno kiranya sudah jadi  Firaun apa? Bung Karno kurang pikir kedudukannya dalam sejarah nanti. Dia akan dicatat pemimpin yang mula-mula bersetia pada demokrasi, lantas kemudian mencoba untuk merusak demokrasi di Indonesia,” tulisnya. Selengkapnya »

Yus Ariyanto

Saat itu, Orde Baru belum lama menancapkan kuku kekuasaan.

Sejak akhir 1966, di sejumlah kota seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya digelar razia. Anak-anak muda berambut gondrong atau berpakaian tak sesuai “kepribadian bangsa” akan dikenakan tindakan potong di tempat, baik rambut maupun pakaiannya. Aparat kepolisian dan tentara dikerahkan dalam operasi ini. Selengkapnya »

Yus Ariyanto

Jakarta, 29 September 1933. Gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari, Salemba, dipenuhi ribuan orang. Di malam itu, mereka akan mengikuti perdebatan antara A. Hassan (ulama tersohor, pendiri Persatuan Islam) dan Abu Bakar Ayub (tokoh Ahmadiyah Qadian). Topik debat: menguji keabsahan Ahmadiyah.

Saya baca kisah tersebut di TEMPO edisi 21 September 1974. Sebagai pimpinan sidang, Mohamad Muhyidin membuka, “Saya mengucapkan terimakasih atas kedatangannya sekalian. Ternyatalah perdebatan ini dapat perhatian yang penting. Melainkan saya harap supaya tuan-tuan sekalian akan tinggal dengan iman, seperti kemaren. Sekarang akan diperingati lagi kepada tuan-tuan supaya janganlah mencela atau mengeluarkan perkataan atau isyarat-isyarat yang memihak ke salah satu partai yang sedang berdebat…Barang siapa tiada menurut akan aturan ini, saya akan ambil tindakan.” Selengkapnya »

Yus Ariyanto

Juni 1977. Dipo Alam dan Bambang Sulistomo mengenakan kaus bergambar wajah Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu tinggal menunggu hari untuk berhenti. Dua mahasiswa tersebut bicara di sebuah warung di Taman Ismail Marzuki dan mencalonkan Bang Ali sebagai presiden. Mohon diingat, pada 2012, niscaya peristiwa sangat biasa. Pada 1977, tentu tidak. Kekuasaan saat itu berwujud sosok represif dan antidemokrasi.

Dipo dan Bambang menilai Presiden Soeharto bukan tidak berhasil. “Justru keberhasilan Soeharto itu harus digalakkan. Dan percepatan pembangunan memerlukan orang seperti Ali Sadikin,” kata Dipo, bekas ketua umum Dewan Mahasiswa  dan mahasiswa Kimia UI tingkat akhir, sebagaimana dikutip TEMPO edisi 2 Juli 1977. Bambang Sulistomo adalah anak Bung Tomo dan mahasiswa Ilmu Politik UI tingkat akhir yang pernah ditahan karena Peristiwa Malari. Saya tak tahu kiprah Bambang sekarang. Perihal Dipo, kini membantu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Sekretaris Kabinet.

Masa jabatan Fauzi Bowo sebentar lagi berakhir. Belum ada yang mencalonkannya sebagai presiden. Alih-alih demikian, sejumlah kalangan menyebut kepemimpinannya tak berhasil. Macet yang kian menggila dan banjir yang tak kunjung tertanggulangi menjadi “bukti” utama. Toh, ia tetap mau maju untuk periode kedua. Ada beberapa bakal lawan. Bakal lawan paling berat, menurut saya, adalah Joko Widodo, walikota Solo yang termasyhur itu.

Hampir 35 tahun berlalu, sejumlah kalangan masih menengok ke sosok Bang Ali. Terutama, di hari-hari ini sampai beberapa bulan ke depan ketika Jakarta menempuh proses suksesi kepemimpinan. Ia dianggap sebagai gubernur paling berhasil sepanjang sejarah. Padahal, ia memulai dari tidak tahu apa-apa tentang Jakarta. Saat Bung Karno menunjuknya sebagai gubernur, sang istri yang dokter gigi, Nani Sadikin, tertawa lantaran merasa aneh bahwa suaminya mendapat tugas itu. Ali jelas bukan “ahlinya.”

“Buatlah Jakarta ini kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Malahan jadi kekaguman seluruh umat manusia di dunia ini,” kata Bung Karno dalam pidato tanpa teks usai melantik Bang Ali pada 28 April 1966.

“Itu bukan pekerjaan gampang memenuhi cita-cita, cita-cita yang besar. Tapi Insya Allah, doe je best, agar supaya engkau dalam memegang kegubernuran Jakarta Raya ini benar-benar juga sekian tahun lagi masih orang mengingat, dit heeft Ali Sadikin gedaan, inilah perbuatan Ali Sadikin,” lanjut Bung Karno seperti termuat di Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977.

Saya belum lahir saat Bang Ali dilantik dan masih terlampau kecil saat ia turun jabatan. Maka, muncul pertanyaan di kepala: apa yang sejatinya telah diperbuat anak Sumedang itu? “Ia mulai dengan menambal jalan Dan, bagi orang yang semula terbiasa melihat borok di mana-mana, jalan halus yang baru sepotong pun sudah tampak sebagai mukjijat. Apa lagi. Gedung bertingkat? Taman Ismail Marzuki? Perbaikan kampung, pelayanan, penghijauan? Tak ada yang istimewa. Saatnya memang sudah matang untuk itu. Duitnya ada, walaupun dengan defisit berencana. Pendeknya, dari segi substansi, tak ada yang luar biasa,” tulis seorang penulis kolom di TEMPO edisi 9 Juli 1977. Si penulis mengutip temannya yang pernah ambil MA di Amerika Serikat.

Lalu, teman sang kolomnis itu mengajukan semacam teori: “Ali Sadikin mengisi kebutuhan akan pemimpin yang bisa didewakan. Karismatis. Kita mendewakan pemimpin yang berani, karena kita semua sudah jadi penakut. Kita tidak terus-terang, tak tahan tekanan, tak tahan kritik. Maka tokoh yang blak-blakan, tahan tekanan dan tidak naik pitam jika dikritik, jadi pujaan kita. Kita merindukan orang kuat, pemimpin yang karismatis, dan Ali Sadikin mengisi kerinduan itu dengan gaya pribadinya yang khas.”

Puluhan tahun lewat. Kompleksitas persoalan Jakarta sudah naik beberapa kali lipat. Juga sistem dan kultur politik. Pun hal-hal lain. Andai benar yang ingin “dipinjam” dari Bang Ali adalah karakter kepemimpinan, kita agaknya belum beranjak jauh. Masih berkutat di persoalan yang sama. Di level nasional, Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap dituding bekerja tanpa determinasi, penuh keraguan, terlalu ingin menyenangkan semua pihak.

Jakarta dan Indonesia, boleh jadi, punya kebutuhan yang sama. Siapa sukses memimpin Jakarta mungkin dibutuhkan untuk mengelola Indonesia di masa depan. Tak perlu “Dipo Alam dan Bambang Sulistomo” era abad ke-21 karena “rakyat” sendiri yang akan memanggil.

Yus Ariyanto

Penghuni Senayan segera bikin kegaduhan lagi. Sejumlah anggota Komisi III DPR sepakat menyampaikan usulan hak interpelasi kepada pimpinan DPR terkait kebijakan Kementerian Hukum dan HAM soal pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi dan terorisme. Mereka bilang, dalam aturan perundang-undangan, yang berhak mencabut remisi adalah pengadilan, bukan Kementerian Hukum dan HAM.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaannya: pengetatan remisi itu berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Tidak. Berdampak ke para koruptor dan keluarganya? Iya. Jadi, buat apa para Wakil Rakyat yang terhormat itu membuang energi? Bahwa kebijakan itu keliru, ada mekanisme koreksi lain yang lebih efisien.

Saya mau mengingatkan, para politisi ini mulai menggulung lengan baju saat remisi untuk Paskah Suzetta, kader Partai Golkar yang notabene teman mereka, dibatalkan pada akhir Oktober 2011. Jangan lupakan fakta ini. Genderang perang pun mulai ditabuh untuk Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana.

Andai fungsi DPR lain sudah beres, mungkin boleh juga menghambur-hamburkan energi. Mari kita tengok fungsi legislasi. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat, untuk 2011, DPR menargetkan merampungkan 70 undang-undang ditambah sisa UU yang belum diselesaikan pada 2010 sebanyak 23. Dari 93 UU, DPR menyelesaikan 21 UU. Hanya sekitar 14% UU yang kelar. Luar biasa.

Bagaimana dengan soal kualitas UU? Saya mau kutip Saldi Isra, guru besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Ia menyatakan, banyak UU hadir dengan kualitas seadanya. Salah satu contoh adalah UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. “Sebagai sebuah UU yang terkait langsung dengan kepentingan partai politik di DPR, sejumlah substansinya berubah drastis dari UU sebelumnya. Perubahan ini dapat dilacak dari terbukanya peluang bagi kader partai menjadi calon anggota KPU…Banyak pihak menilai, pilihan pembentuk UU membuka ruang bagi kader partai potensial membunuh kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945,” tulis Saldi.

Untungnya, kita punya Mahkamah Konstitusi. Lembaga itu membatalkan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15/2011. Pasal tersebut menyatakan calon anggota KPU dan Bawaslu harus mundur dari partai politik begitu mendaftarkan diri. Pada Januari lalu, MK memutuskan, syarat anggota KPU dikembalikan seperti dalam UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Yaitu, calon harus mundur dari parpol paling lambat lima tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu. Selain itu, MK juga mengeluarkan unsur partai politik dan pemerintah dari keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (4) UU tersebut.

Jadi, alih-alih mengajukan usulan hak interpelasi yang miskin urgensi, lebih baik berbenah ke dalam. Eksekutif memang mesti terus diawasi. Kalau perlu dengan teguran keras. Tapi, jika tak dilakukan dengan cerdas, apa kata dunia?!

Yus Ariyanto

Ahad sore, 5 Februari. Kebanyakan dari kita sedang beristirahat, menghimpun kembali energi untuk beraktivitas keesokan hari. Tapi, di Cikeas, Susilo Bambang Yudhoyono mengalokasikan energinya untuk bicara di depan para jurnalis.

“Saya, dalam minggu-minggu terakhir ini, juga mendapat masukan dan pandangan dan saran dari jajaran Partai Demokrat….pertama, harus ada solusi atas masalah yang dihadapi partai, khususnya akibat ulah sekelompok kader…sekaligus saya diminta untuk terus membangkitkan semangat para kader di  Tanah Air yang terus-terang terpengaruh dengan riuh-rendahnya pemberitaan di media massa….” katanya.

Ia, jelang petang itu, bicara sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sejumlah kader penting partai memang tengah didera masalah. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet. Banyak orang percaya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga bakal mendapat status tersebut. Cepat atau lambat.

SBY melanjutkan. “Saya diharapkan lebih aktif, lebih turun tangan begitu untuk menyelesaikan kemelut di partai ini. Juga diharapkan oleh para kader agar pembersihan yang merusak nama baik partai di mana pun, termasuk yang ada di Fraksi DPR RI, bisa dijalankan…” katanya.

Ia memang mesti berbagi: sebagai presiden dan sebagai tokoh paling penting di Partai Demokrat. Tapi, saya garuk-garuk kepala saat teringat ia terlihat lebih mementingkan fungsi kedua. Indikatornya: ia bicara langsung soal kisruh di “Partai Biru” itu, tak diwakilkan orang lain.

Saya meriset, saat Sondang Hutagalung dinyatakan tewas usai membakar diri di depan Istana Kepresidenan, suara SBY hanya disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa. “Presiden SBY sangat berduka dan berbagi kesedihan dengan orang tua dan saudara-saudaranya,” kata Daniel, Ahad, 11 Desember 2011.

Lalu, saat terjadi kerusuhan Pelabuhan Sape Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menewaskan dua warga. Juru Bicara KepresidenanJulian Aldrin Pasha yang bersuara. “Presiden menginstruksikan agar dilakukan investigasi. Apakah ada provokotor atau aparat yang bertindak melebihi kepatutan,” ujar Julian, Sabtu, 24 Desember 2011.

Soal kisruh Gereja Kristen Indonesia di Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, SBY bahkan nyaris tak bersuara. Tak juga bicara setelah para jemaatnya berulang kali berdemo di depan Istana. Uniknya, kegundahan soal absennya “kepemimpinan” juga dilontarkan kader Demokrat, Ulil Abshar-Abdalla, dengan menulis esai berjudul Eisenhower dan Sembilan Murid Hitam.

Ulil menulis, “Keberanian Presiden Eisenhower untuk langsung turun tangan dan ambil alih masalah ini, merupakan ‘kebajikan kepemimpinan’ (virtue of leadership) yang layak diteladani. Sudah tentu, tindakan Presiden Eisenhower ini kontroversial, dan ditentang oleh orang-orang kulit putih di kawasan Selatan yang umumnya masih pro-segregasi. Tetapi, konstitusi tetaplah konstitusi, dan harus ditegakkan…Dalam kasus GKI Yasmin ini, kita tentu berharap ada ‘Eisenhower Indonesia’ yang mau turun tangan langsung dan memastikan bahwa hak-harga warga negara untuk membangun rumah ibadah yang dijamin oleh konstitusi itu tak dicederai.”

Penting mana soal Sondang, kerusuhan Bima, atau GKI Yasmin dibandingkan masalah hukum kader Demokrat? “My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins,” kata Manuel L. Quezon, presiden kedua Filipina. Berlebihan jika kita berharap SBY mengamalkan ajakan Quezon ini?

Aribowo Suprayogi

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru menyebutkan tingkat kepuasan publik atas kiprah politisi muda (politisi yang berusia di bawah 50 tahun) hanya 24,8 persen yang berarti publik (responden) merasa kecewa atas kinerja politisi muda saat ini. Sedang sisanya 75,2 persen publik (responden) tidak menjawab dan menyatakan tidak baik.

Prihatin memang melihat kiprah politis muda Indonesia jika melihat hasi l survei ini. Gedung DPR RI dalam karikatur digambarkan sebagai kue raksasa yang bernama APBN yang dipotong-potong dan dibagi-bagikan kepada anggota DPR, dan hampir tidak ada yang tersisa untuk rakyat. Selengkapnya »

Raymond Kaya

Hari ini, 9 September 2011, Partai Pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat berumur 10 tahun. Dalam usianya yang relatif baru dibandingkan dengan Partai Besar seperti PDI Perjuangan (dulu PDI) dan Partai Golkar (sebelumnya Golkar), maka kehadiran partai berlambang “Mercy” ini sungguh fenomenal. Pertama kali ikut dalam pemilihan umum pada 2004, Partai Demokrat menarik 7,45% suara (8.455.266 suara) dari total suara yang ada, dan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Hasil ini mendudukkan Partai Demokrat sebagai Partai nomor 5 di pemilu legislaif 2004.

Kendati hanya berperingat nomor 5, tapi partai ini bersama dengan PBB dan PKPI berhasil menggolkan duet SBY-JK menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu langsung pertama di Indonesia. Hasil yang lebih spektakuler terjadi pada 2009, ketika partai ini menjadi pemenang pemilu, dan meraih total 21.703.137 suara sehingga memperoleh 150 kursi atau 26,4% kursi di DPR. Angka ini naik sekitar 200% dibandingkan dengan pemilu 2004. Popularitas Presiden SBY diyakini menjadi motor penggerak untuk pemilih memilih Demokrat. Selengkapnya »

Yus Ariyanto

Di pertengahan 1990-an, seorang teman saya pernah nyeletuk ke seorang teman lain yang sering menyambangi DPRD Jawa Barat, dan sesekali DPR, untuk berdemonstrasi. Intinya, menurut dia, parlemen era Orde Baru tak punya legitimasi. Tegak dari sistem dan praktik pemilu yang tak kredibel, para anggota parlemen tak bisa diharapkan. Jadi, “Kalo ke sana, elu sama aja memberi legitimasi bahwa keberadaan mereka absah,” ujarnya.

Belasan tahun berlalu, Orde Baru pun telah masuk liang kubur. Sistem dan praktik pemilu telah banyak dibenahi. Layak dinobatkan sebagai pemilu yang kredibel dan demokratis. Maka, output-nya (baca: para wakil rakyat) juga pantas diharapkan.  O, iya? Dulu, fungsi pengawasan nyaris tak berjalan. Tak mengherankan jika mereka dijuluki “tukang stempel.” Kini, bukan sekadar bergulir, fungsi pengawasan kerap dilakoni secara berlebihan. Lebay, kata anak sekarang. Selengkapnya »

Demokrasi berakhir di negeri itu. Tentara melancarkan kudeta. “…tak ada cara lain. Rezim ini busuk. Apa yang akan terjadi pada negeri ini jika kalian tak mengangkat senjata?!” kata Senator Esteban Trueba kepada seorang perwira di kantor Kementerian Pertahanan, tak lama setelah istana berhasil dikuasai dan Sang Presiden dicokok.

Di lubuk hati Trueba sejatinya terbit keraguan. “Aku punya firasat bahwa keadaan tidak berjalan sesuai rencana…” katanya membatin. Sebelumnya, pihak militer meminta kunci mobilnya dengan alasan Kongres telah dibubarkan. Maka, segala fasilitas selaku senator juga harus dilepaskan. Kediktatoran membayang di mata Trueba. Selengkapnya »

Rinaldo

Senin lalu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi tanpa beban mengatakan bahwa kecelakaan kereta di Stasiun Petarukan terjadi karena kesalahan masinis. Hal itu dengan tegas disampaikan Freddy dalam rapat kerja Komisi Perhubungan DPR dengan Kementerian Perhubungan, Direksi PT Kereta Api, dan KNKT. Ini tentu bukan kalimat yang terdengar asing. Setiap kali terjadi kecelakaan kereta, sang menteri biasanya memang buru-buru mencari “pelaku” yang hampir selalu ditujukan kepada masinis.

Sehari kemudian, giliran Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono yang bikin berita. Dari kantornya di Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan, dia mengatakan Kejaksaan Agung tak menemukan indikasi pidana yang dilakukan jaksa yang menangani kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Bisa ditebak, yang dimaksud sebagai jaksa oleh Darmono adalah Cyrus Sinaga. Apa yang diucapkan Darmono juga hanya mengulang sesuatu yang kerap terjadi. Setiap kali seorang jaksa diindikasikan melanggar hukum, Jaksa Agung biasanya sangat tangkas dan sigap membantahnya. Selengkapnya »

Alexander Wibisono

Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri tergesa-gesa meninggalkan Kantor Presiden. “Ada acara penting di Mabes Polri”, begitu kira-kira ucapan Kapolri kepada Kepala BIN Sutanto. Setelah bersalaman dengan seniornya itu, Kapolri langsung bergegas pergi.

Sejumlah peserta sidang kabinet tentu heran, namun juga mahfum. Sebelum pamit, Kapolri memang dipanggil Presiden SBY. Seorang sumber di lingkungan istana berkata, keduanya terlibat pembicaraan serius tentang calon Kapolri. Presiden SBY gamang dengan dua nama calon yang diusulkan Kapolri. Mengapa? Selengkapnya »

Vincent Hakim R.

Dalam suasana refleksi kemerdekaan bulan Agustus, di awal Ramadhan lalu, seorang teman ngobrol via fasilitas ceting FB, “Mas…kenapa ya udah 65 tahun merdeka, udah gonta-ganti pemerintah, banyak sekali rakyat negeri ini yang masih saja miskin dan bodoh” katanya mengawali ceritanya. “Lho, padahal satu-satunya negeri di atas bumi yang punya kekayaan alam tak tertandingi…ya hanya Indonesia!” tambahnya lagi.

Kawan ini lalu bercerita banyak tentang data yang setiap hari dia geluti. Dia cerita tentang Freeport, tentang Pertamina, BUMN, kekayaan daratan, alam laut, dan hutan. Luar biasa! Semua kekayaan negara itu sampai detik ini, hanya dinikmati oleh bangsa lain dan segelintir orang di negeri ini. Para konglomerat, pengusaha hitam, dan termasuk para pembesar negeri, mantan jenderal tentara dan polisi. Sedangkan rakyat kebanyakan hanya jadi penonton. Selebihnya hanya jadi pengguna produk olahan bangsa lain, yang sebenarnya bahan bakunya berasal dari kekayaan alam negeri ini. Itu pun dengan harga selangit. Ironis. Selengkapnya »

Rinaldo

Ketika itu sedang berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Presiden Soekarno termasuk kepala negara yang hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan pandangan umum tiap negara anggota PBB itu. Silang pendapat terus terjadi di antara wakil negara yang hadir dan tak kunjung menunjukkan titik temu. Sebelum tiba giliran wakil Indonesia untuk menyampaikan pandangannya, Bung Karno dengan enteng berjalan ke kursi utusan negara India.

Ini jelas bukan pemandangan yang biasa terjadi dalam ruang sidang di markas PBB sehingga langsung menjadi pusat perhatian. Ditatap oleh puluhan wakil dari negara lain, Bung Karno berbisik pada Jawaharlal Nehru. Entah apa yang dibisikkan, hanya mereka berdua yang tahu. Yang jelas, Nehru kemudian mengangguk-angguk sembari tersenyum kepada koleganya itu. Selengkapnya »

Yus Ariyanto

Pada 1990, Utomo Pamungkas alias Fadlullah Hasan berangkat ke Pakistan. Niat awalnya adalah mendalami ilmu agama Islam. Setelah tiba di Peshawar, hasrat menimba ilmu agama tak lagi mekar.

Situasi memanas di Afghanistan, tetangga Pakistan. Di sana, sejak 1979, tentara Uni Soviet masuk. Tapi, mereka menghadapi perlawanan sengit dari kaum Mujahiddin. Itu semua menjadi bahan obrolan di mana-mana, termasuk di kedai kopi. “Kalau sebuah Negara Muslim telah dicaplok oleh musuh, jihad melawan musuh wajib hukumnya,” kata seorang pengunjung kedai. Selengkapnya »