Yus Ariyanto
Saat itu, Orde Baru belum lama menancapkan kuku kekuasaan.
Sejak akhir 1966, di sejumlah kota seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya digelar razia. Anak-anak muda berambut gondrong atau berpakaian tak sesuai “kepribadian bangsa” akan dikenakan tindakan potong di tempat, baik rambut maupun pakaiannya. Aparat kepolisian dan tentara dikerahkan dalam operasi ini.
Aksi tersebut berlanjut sampai beberapa tahun kemudian. Di Jakarta, Gubernur Ali Sadikin memberi tenggat 1 Januari 1968 untuk penyelesaian masalah rambut gondrong. Artinya, para pemilik rambut gondrong diminta memangkas rambut mereka sendiri. Jika tidak, aparat pemda yang bakal bertindak.
Di daerah, razia di jalan dianggap tak cukup. Aksi anti-rambut gondrong juga dilakoni di kantor-kantor pemerintahan. Di kepolisian, misalnya, para pemilik rambut gondrong tak dilayani saat mengurus SIM, izin pertunjukan, atau surat keterangan bebas G30S.
Ada yang lebih menggelikan. Di Sumatera Utara, pada September 1973, Gubernur Marah Halim membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong (Bakorperagon). Tujuan lembaga ini adalah membasmi tata cara pemeliharaan rambut yang tidak sesuai dengan, lagi-lagi, kepribadian bangsa.
Saya menyimak semua kisah itu dalam Dilarang Gondrong!: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an karya Aria Wiratma Yudhistira. Semula merupakan skripsi di Jurusan Sejarah UI. Dengan apik, karya ini memperlihatkan watak sebuah rezim yang begitu jeri kepada hal-hal yang “tak sesuai dengan kepribadian bangsa.”
Padahal, apa sesungguhnya “kepribadian bangsa” itu? Indonesia dibentuk dari ratusan suku bangsa, dengan budaya berbeda-beda, bahkan cukup banyak yang bertentangan. Kita nyaris mustahil bicara “kepribadian bangsa” tanpa menindas salah satu elemen bangsa. Maka, ranah “hukum positif” jadi tempat berpaling. Inilah rujukan bersama saat perbedaan mengemuka.
Setiap Mei, sejak 1998, kita memperingati makzulnya Orde Baru. Salah satu hal yang selalu teringat: rezim itu terlampau cerewet dan merasa punya hak untuk menentukan apa yang kita pakai, baca, atau tonton. Keragaman bukan kekayaan, melainkan ancaman.
Satu contoh, di 1995, terbit memoar Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Kami, para mahasiswa, tak bisa dengan bebas membacanya. Intel-intel Orde Baru berkeliaran mencari mangsa. Kami tahu, beberapa tahun sebelumnya, dua mahasiswa UGM dipenjara gara-gara buku Pram.
Kini, 14 tahun sejak Orde Baru runtuh, saya seperti déjà vu. Bukan terkait rambut gondrong memang. Tapi, esensinya tetap: kita diintimidasi soal apa yang kita pakai, baca, atau tonton. Bukan penguasa yang melakukan, melainkan satu-dua kelompok di masyarakat. Jika menolak, pentungan mereka siap bergerak. Pemerintah “membiarkan” itu semua, dengan aneka dalih.
Sebenarnya, soal menyatakan haram bukan masalah benar, sejauh tak memaksakan kehendak dengan tindak kekerasan. Saya baca status Facebook seorang teman, “Kalau soal pengharaman tontonan, ya dari dulu kita sudah melakukan. Bahkan jauh lebih tegas. Kyai2 di kampungku sampai sekarang mengharamkan bioskop karena dinilai berpotensi maksiat mata…Bedanya dengan sementara kalangan sekarang, pengharaman itu dilakukan tanpa pake ancam2an dan sweeping2an...”
Kita hidup dalam intimidasi. Ternyata, hidup di Indonesia hari ini belum jauh berbeda dengan masa Orde Baru.
Negara kita negara bebas jadi tidak boleh dilarang-larang alias banyak larangan, apakah lady gaga mau tampil setengah telanjang atau benar2 telanjang tidak boleh juga dicampuri krn banyak org suka liat yg tdk suka jgn liat, ada byk budaya di negara kita tpi sudah banyak ditinggal kan oleh anak muda lebih baik semua budaya dihapuskan dan diganti dgn budaya barat krn negara kita berdasarkan ketuhanan YME, tdk seperti cina yg komunis yg terlalu melidungi kebudayaannya dari pengaruh kebudayaan barat mungkin mereka berpikir kalo mereka bukan org barat, kita kan anti komunis jadi kita hrs pro barat, dengan meniru habis-habisan kebudayaan barat mudah2-an suatu saat nanti negara kita bisa maju seperti barat……
Saya tidak setuju dengan pendapat anda…!setiap negara punya kebijakan masing2,dan saya rasa setiap kebijakan negara adalah dari pemimpinnya yang maksudnya melindungi warganya,apalagi antara pemimpin dan rakyat masih 1 ras,(sorry bukannya rasis),INDONESIA itu termasuk negara yang bebas,bahkan saking bebasnya pernah ada orang AUSTRALIA bilang,”INDONESIA IS NO RULE”,Negara klo sudah kebablasan tanpa aturan itu jadi nya semau gue,anarkis,penataan negara,kota,dll selalu amburadul.Lihat CHINA sekarang,berkat percobaan aturan2 yg katanya tidak masuk akal,negaranya skrng tertib bahkan menguasai dunia,kecaman2 luar tidak di gubris sama CHINA,Benteng2 pertahanan CHINA begitu kuat DI BERBAGAI BIDANG,Tidak mudah terpengaruh aturan2 barat.negara itu mesti punya prinsip.jangan asal ngikut2.
Dan aku berani bertaruh sebagai contoh provinsi2 di INDONESIA,YG punya otonomi khusus dan hukum yg ketat(ACEH) dngn provinsi2 lain DI indonesia,yg bebas,(aku bukan pendukung syariah law).ak yakin seyakinnnya.ACEH akan lebih maju dan sejahtra drpd daerah lain2nya,apalagi kekayaan alamnya di kelola pemerintah daerah.logikanya:”Orang klo mau kaya dan sejahtra itu mesti disiplin dan serba di tahan nafsunya(bisa mengontrol),Jangan terlalu banyak hura2 hanya penyesalan yg di dapat akhirnya
@yantie: tong kosong nyaring bunyi nya…
masih mending orde baru yang bisa mengendalikan rakyatnya dari pada reformasi yang mengagung-agungkan Hak asasi ***** buatan Amerika!.
Entah sadar atau tidak Bahwa pemerintahan sekarang mulai mengadopsi perilaku pemerintahan Zaman orde baru…
#Rakyat Menjerit
orde baru gagal mengantar Indonesia menjadi negara yang terpandang di kalangan negara-negara Asean apalagi Asia karena apa …. ? pemimpin pada saat itu tidak punya sifat kenegaraan seperti contohnya Malaysia yang punya Pemimpin sekaliber Mahathir Muhammad.
orde baru mmemang gagal tapi indonesia tak serendah yng anda pikirkan. saya yakin kalau anda seorang yang bayak membaca anda akan tau kedudukan indonesia …karena para pemimpin orde baru hanya mementingkan untuk kekayaan keluarga sendiri kususnya suharto
kalau gitu baik mana, orde baru atau orde reformasi?
Wah..kok anda berpikir sempit seperti itu ? anda muslim ? memang negara kita negara bebas tapi bukan berarti bebas melakukan apa aja. Tentu semua ada aturannya. Begitu juga dengan kewajiban seorang muslim ketika melihat kemaksiatan ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuannya.
Bukan orde baru masih eksis, tetapi memang begitulah ulah pemerintah sekarang, lebih sarat korupsi dan vested interrest, sebagai penguasa merasa selalu benar dan berjasa. Padahal mereka hanya maling yang hina yang mencuri kekayaaan rakyat dan negara ini.
@Yantie: Negara kita BUKAN NEGARA BEBAS tapi DEMOKRASI PANCASILA. Dan sila pertama adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA. jadi hukum yang ada di agama pasti dipertimbangkan juga.
Menganai rambut panjang, tidak komentar dahulu karena belum pernah membaca hukum ataupun aturan adat yang ada ataupun mengenai HAM.