Blog liputan6

Yus Ariyanto

Konon, lebaran berasal dari kata “lebar” yang, dalam bahasa Betawi, bermakna luas atau lega. Tapi, lebaran tahun ini kita sungguh belum bisa berlega hati. Sejumlah catatan hitam masih meningkahi kehidupan keberagamaan di Indonesia.

Beberapa hari sebelum Ramadan, dua belas terdakwa dalam kasus penyerangan dan pembunuhan tiga pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, divonis tiga sampai enam bulan penjara. Tolong digarisbawahi: hanya beberapa bulan untuk tindakan penghilangan nyawa manusia!

Kita tentu boleh tak sepakat dengan Ahmadiyah. Boleh mengecamnya dengan volume suara terkeras. Namun, penganutnya tak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Ketika majelis hakim menjatuhkan hukuman begitu ringan, pesannya terang-benderang: penegakan hukum hanya omong kosong. Indonesia, sekali lagi, mendapat preseden buruk. Intoleransi dalam bentuk terbanal memperoleh ruang.

Kemudian, memasuki Ramadan, puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) mengobrak-abrik sebuah warung coto di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/8), lantaran beroperasi di siang hari. Pertanyaannya, hak apa yang mereka miliki untuk melakukan hal tersebut? Mereka sama sekali tak memilik hak. Meski tindakan mereka jelas melanggar hukum, apa tindakan aparat keamanan? Kita tak mendengar langkah-langkah berarti.

Agaknya, mereka mafhum bahwa penegakan hukum di Tanah Air masih jauh panggang dari api, hanya merdu disimak saat kampanye pemilu. Maka, mereka pun seperti memperoleh amunisi tambahan untuk menekan pihak-pihak lain; entah pemeluk paham keagamaan tertentu, pemilik warung, atau sebuah lembaga penyiaran. Toh, mereka yakin tak akan ada proteksi memadai dari aparat keamanan yang menjadi personifikasi “negara”.

Lihat saja, mereka bahkan bernyali menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Februari lalu. Ketika SBY melansir pernyataan soal pembubaran ormas anarkis, FPI mengancam akan menggulingkannya seperti Ben Ali di Tunisia. “Kalau dia terus mengembuskan pembubaran ormas, maka umat dan ormas Islam sangat siap untuk mem-Ben Ali-kan SBY karena ternyata dia lebih memilih berada di pihak yang batil,” ujar Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman kepada Kompas.com.

Dalam banyak soal, terjadinya perbedaan tafsir dan pendapat di antara warga tak bisa dihindari.  Rambut sama hitam, isi kepala bisa berbeda. Negara hanya harus memastikan bahwa salah satu pihak tak memaksakan kehendak. Jika itu terjadi, negara wajib menggunakan otoritasnya, dengan atau tanpa senjata, demi melindungi pihak yang lain.

Kita tak butuh ormas-ormas keagamaan yang hanya piawai menggertak dan mengancam. Lebih mendasar dari itu, kita sama sekali tak butuh negara yang loyo di hadapan tindakan-tindakan anarkis.

Selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin.