Moh Samsul Arifin
Kematian Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Azis Angkat di tengah riuh rendahnya demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli adalah sesuatu yang bermakna tunggal: Anarkisme kini kembali berkuasa dan dipilih sebagian masyarakat negeri ini untuk mewujudkan keinginannya.
Ada yang tumpang tindih di sini, mengapa untuk membentuk daerah administrasi baru atau memekarkan provinsi induk, jalan tak beradab yang dipilih? Demokrasi memiliki prosedur, dan tatkala prosedur memperoleh persetujuan parlemen daerah belum dikantongi, apakah jalan kekerasan menjadi absah?
Politik pemekaran hakikatnya berwajah rangkap, sebagian digerakkan untuk memajukan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir. Tapi, sebagian lagi berdiri diatas klaim—untuk tak mengatakan politisasi elite-elite lokal.
Dalam perjalanan otonomi daerah yang berderu sejak 1999 silam, boleh dibilang ide memekarkan daerah (provinsi, kabupaten/kota) lebih banyak berawal dari elite lokal dan bukan murni kebutuhan masyarakat setempat. Klaim dalam model pemekaran demikian, tak lain kepanjangan tangan hasrat berkuasa dari elite lokal atau politisi yang menumpang di balik ide suci mengembangkan atau memajukan daerah.
Penyebab kematian Abdul Azis Angkat masih diselidiki. Bisa jadi ia meninggal karena faktor penyakit yang diidapnya. Namun politisi Partai Golkar ini tak pantas mendapat perlakuan kasar: ditendang, dipukul dan dianiaya kendatipun misalnya ia menolak atau merintangi usul pembentukan Provinsi Tapanuli. Bukankah musuh utama demokrasi—jika betul sistem ini yang ingin dihidupkan di negeri ini—adalah anarkisme? Kekerasan sesungguhnya merupakan jalan lain untuk mengubur demokrasi.
Marilah kita mengingat Plato dan Aristoteles, dua filsuf yang hidup di Yunani ribuan tahun lalu. Keduanya tak terlalu memfavoritkan sistem pemerintahan dan sistem politik demokrasi yang kini paling banyak dianut banyak negeri di planet bumi ini. Sistem demokrasi kadang kala tak bisa menjaring para demagog, penumpang gelap atau penjahat yang hakikatnya hendak membajak sistem ini. Maka kerap kali ada demokrasi tanpa kaum demokrat. Sering pula kaum demokrat justru hidup dalam otoritarianisme.
Tak pelak keduanya menawarkan monarki atau aristokrasi walaupun sama-sama memiliki celah atau lubang. Dua sistem ini tak bisa menjamin bahwa pemimpin atau penguasanya tidak korup dan amanat. Sistem monarki dipimpin seorang penguasa yang adil, bijaksana dan selalu mendengar aspirasi rakyat. Sedangkan aristokrasi dipimpin sekelompok kecil orang yang terdiri atas kaum cerdik pandai yang bijaksana, jujur, dan aspiratif.
Yang ingin disampaikan bijak bestari ini, sistem politik termasuk demokrasi hanyalah cara dan bukan tujuan itu sendiri. Dan karena demokrasi memberikan kemungkinan lebih luas kepada setiap rakyat (demos), maka sistem ini dianggap lebih rasional dan sesuai kebutuhan zaman. Tapi satu lagi harus menjadi batu bata. Seperti disitir Nurcholish Madjid (Cak Nur), demokrasi harus berlandaskan keadaban (civility). Dan ini menyaratkan budaya yang senafas dengan sistem demokrasi. Susahnya, ini yang mencemaskan, masyarakat di barisan zamrud khatulistiwa ini kurang (atau tak!) memiliki budaya demikian.
Tengoklah fakta. Di Maluku Utara, pilkada harus mengambil jalan berkelok untuk mendapatkan siapa pemenangnya. Aksi massa menjadi pemandangan umum untuk bernegosiasi. Demokrasi telah menjerat warga di sana berhadapan satu sama lain. Konflik horizontal tak terbendung. Di Nusantara ini, majoritas warganya hanya sanggup menang dan belum siap kalah. Maka, kita ketinggalan jauh dengan Amerika Serikat. Di sana, yang kalah menyampaikan selamat kepada pemenang tanpa merasa kehilangan muka. Satu lagi, mereka menjunjung tinggi hukum dan menjadikannya sebagai acuan bersama.
Negeri ini pun menyebut negara hukum. Alamak…kesetiaan terhadap hukum masih saja jauh panggang dari api. Keputusan Mahkamah Konstitusi disebut bersifat final dan mengikat. Terkait pilkada Jawa Timur, MK memutuskan agar dilakukan pencoblosan ulang dan penghitungan ulang di tiga kabupaten di Madura. Putusan ini sudah dilaksanakan KPU Jatim, KPU Pamekasan, KPU Bangkalan dan KPU Sampang. Hasil penghitungan suara pun telah diumumkan. Tapi tetap saja, keputusan ini digugat. MK “diinterupsi” seolah keputusannya tak lagi bersifat final dan mengikat. Maka benarlah sindirin kaum sinis, demokrasi kita baru di permukaan alias demokrasi prosedural!
Kembali ke pemekaran. Agaknya bijaksana jika segenap bangsa ini merenungi ide yang tampak elok di permukaan, tapi menyimpan bara api tersebut. Dari 1999 hingga Agustus 2008, telah terbentuk 191 daerah otonom baru yang terdiri atas 7 provinsi, 153 kabupaten dan 31 kota. Itu berarti ada 510 daerah otonom, yang terdiri atas 33 provinsi, 386 kabupaten dan 91 kota. Laju pemekaran daerah tak pelak sungguh deras. Benarkah semua itu didasari semangat untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum?
Apa tidak relevan untuk memikirkan kembali moratorium. Bias. Itulah yang seyogianya dihindari. Dan karena setahun ini negeri kita akan menghelat pemilihan umum, adalah bijaksana jika setiap rencana pemekaran ditangguhkan dulu. Lebih baik menyisingkan lengan baju untuk membuktikan bahwa sebagai warga bangsa, kita memiliki budaya yang setangkup dengan demokrasi. Setelah itu baru kembali memikirkan urusan lokal. Kita ingin apa yang menimpa Abdul Azis Angkat menjadi monumen terakhir, situs untuk melihat “sisi gelap” demokrasi tanah air.
selama bangsa ini menempatkan pejabat atau birokrasi adalah segala-galanya ….kita tidak pernah maju
contohlah negara maju ….
pejabat publik itu tidak pakai seragam …pegawai publik itu tidak ada tes PNS segala …..kalau perlu pekerjaan baru dibuka lowongan.
jadi kalau kita masih berpikir jadi birokrat adalah segala-galanya ….ya gini semua berlomba-lomba jadi gubernur, walikota, bupati, kepala desa.
sekali-kali jabatan publik itu tidak digaji dan jangan pernah menentukkan proyek…….ada yang mau ngak!!
dicari seorang walikota untuk kota X
syarat :
1. digaji dengan gaplek (singkong)
2. tidak ada mobil dinas, rumah dinas dan pakaian dinas
3. tidak boleh menyetujui tender proyek (ada tim khusus)
apa ada yang besedia jadi walikota???
percayalah…kita harus rubah sistem “pejabat publik ..itu melayani.
tugas pers ….image pejabat publik jangan diagung-agungkan.
berita pengangkatan pejabat publik (contoh budi jadi kepala dinas pendidikan kota X) …wong jangan diekspos
itu mah bukan berita.
stoplah berita seperti itu …ngak ada nilai jual
pasti lama-lama orang tidak terlalu bangga jadi pejabat
di negara kita bayangkan
guru …bangga jadi kepala sekolah
guru lebih mulia dari kepala sekolah
dosen ….berebut jadi Dekan/Rektor/direktur
dosen …lebih terhormat dimata mahasiswa
jadi mengapa jabatan tersebut membuat hilangnya kemulian seseorang
demokrasi memang akan menjadi anakis bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan memadai bernegara dan bernagsa. bagi masyarakat yang kesadaran berbangsa dan bernegaranya kurang memadai maka demokrasi menjadi anarkis karena telah menjadi tujuan, bukan cara. tetapi semua ini memang perlu kita lihat kembali apakah negeri ini cocok menganut sistem demokrasi kendati sistem ini — kata sebagian orang — merupakan tuntutan dunia modern? jangan-jangan malah nggak cocok. mungkin lebih cocok cara musyawarah mufakat seperti yang dianjurkan dalam Islam.
seandainya Sukarno dan bung Hatta sekarang masih hidup mungkin mereka akan menangis melihat bangsa ini hari ini
apa yang mereka bangun tanpa pamrih buat bangsa ini
disia-siakan oleh kita
jabatan dikejar, korupsi beranak pinak, fasilitas terus dituntut (sementara fasum dan fasos diabaikan)…
cobalah kita renungkan …jujur saja. dibalik topeng untuk rakyat ….apa bukan untuk diri/kroni/partai sendiri….
kalau begini terus …. kapan kita rakyat merasakan hasil dari tetesan darah pejuang yang membasahi bumi pertiwi.
hai calon pemimpin di masa depan …jangan kau kecewakan para pahlawan bangsa….
engkau korbankan nyawa buat mempersiapkan permadani bagi kemerdekaan dan kemasyuran bangsa ini
adakah …orang yang mengemban amanat rakyat …berani berkorban mengenyampingkan nafsu materi/jabatan buat rakyat.
Assalamu alaikum…..
mungkin sudah saatnya kita semua berpikir. apakah pemekaran demi pemekaran dapat menyelesaikan masalah???
Karena terbukti banyaknya pemekaran yang terjadi tidak berbanding lurus dengan kemakmuran yang didapatkan oleh rakyat daerah yang mengalami pemekaran, walaupun terlihat ada pembangunan di beberapa hal, namun kesejahteraan masyarakat sama sekali tidak tersentuh.
Pemekaran demi pemekaran sama sekali tidak menyentuh masalah pokok dari indonesia. Apakah kita harus menunggu sampai semua kota/kabupaten menjadi provinsi dan semua kecamatan menjadi kabupaten baru kita sadar bahwa pemekaran bukan solusi terhadap problem pembangunan daerah.
Lebih lanjut lagi, bukankah kita juga harus berpikir, apakah otonomi daerah efektif untuk pembangunan?
Otonomi daerah justru hanya membangun beberapa daerah saja, sementara masih banyak daerah lain yang masih tertinggal.
Lalu kemudian pikir pula, apakah demokrasi sejalan dengan kesejahteraan bangsa?
Indonesia diklain sebagai negara yang cukup sukses dengan penerapan demokrasi, tapi….. apakah sejalan dengan kesejahteraan bangsa???
Demokrasi sebenarnya cuma sistem yang indah luarnya, tapi menyimpan berbagai kebusukan dalamnya. Demokrasi hanyalah alat untuk penegakkan kapitalisme. sehingga dalam demokrasi hanya para masyarakat borjuislah yang menjadi makmur.
SUDAH SAATNYA KITA REVOLUSI TOTAL INDONESIA. GANTI RESZIM, GANTI SISTEM. SUDAH SAATNYA KITA KEMBALI KEPADA ISLAM.
Tdk mungkin petani miskin dpt menggagasi protap. Krn itu dibutuhkan in
demokrasi telah mati kata anda
seharusnya indonesia blue print mensejahterakan rakyat seperti apa
NILAI-NILAI PANCASILA / UUD 1945 di nodai elit-elit politik / intereset group
apa kata dunia demokrasi kita
salm juang
melihat akar permasalah disana menurut saya demokrasi belum mati hanya kebablasan.Kedepan pemerintah pusat atau daerh harus cepat respon aspirasi masyarakat,lihat apa yang menjadi kebutuhan setempat,jangan tarik ulur hanya kepentingan golongan tertentu.kawan2 aktifis mari kita perjuangkan dengan santun tunjukan bahwa kita kamu intelektual,yg menjadi tulang punggung bangsa dan negara.
Saya rasa demokrasi belum mati hanya banyak orang yang kurang menyadari bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dalam menjalankan sebuah kehidupan bernegara demokrasi sangat dibutuhkan karena kalau didalam suatu negara tidak ada demokrasi mo jadi apa negara kita ini
masihkah ambisi raja-raja kecil, masih mengambisi pikiran sehat anda…….?
mari kita merenung. biarkan rakyat yg menentukan.
Alah…
Demokrasimah emank udah mati…
Kalo toh masi idup, liat aja bentar lagi juga tamat…
Ga ade untungnya idup di sistem zombie kaya gni, semuanya susah…
Cuma ada satu sistem yang shohih..
ISLAM jawabnya…
Sistem politik apa pun harus memiliki perangkat kerja yang matang. Misalnya seperti aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan yang seharusnya mampu untuk menangani persoalan demokrasi anarki di sebagian lapisan masyarakat indonesia.
Sia-sia saja apabila perangkat kerja pemerintahan tidak punya nyali dan taji menangani persoalan demokrasi anarkis. Masyarakat butuh rasa aman dalam berdemokrasi bukan rasa takut, masyarakat mengandalkan negara yang seharusnya melindungi mereka tetapi negara menghianati janji itu.
Tingkat pesimistis sebagian kalangan sudah mulai terlihat dengan meningkatnya dan mulai seringnya berkumandang “GOLPUT”.
Masih suka tebar janji – janji surga?.
demokrasi di negeri ini justru malah dimiliki oleh orang kampung yang selalu tepo seliro, narimo ing pandum..maklum..orang kampung gak suka ribut-ribut..yang suka ribut-ribut justru orang kampungan
sepengetahuan mbahdemang, pemekaran daerah itu bertahap,tidak langsung menjadi seperti yang dimaui, kan sarana-sarananya, perangkat-prangkatnya harus diadakan persiapan lebuh dulu.
inilah cerminan dari bangsa indonesia yang kurang menerapkan aturan agama dan aturan negara,apabila pemimpin yang di inginkan bisa membawa perubahan kearah yg lebih positif/baik mgkn ini tidak akan terjadi bahkan bangsa indonesia akan lebih damai… pilih lah pemimpin yg bnr2 bisa membawa amanat rakyat…
Demokrasi sudah bagus bagi indinesia,tapi yang paling penting hukum di tegakkan,aturan yang di buat pemerintah dijalankan,berusaha mendengarkan orang lain,kerupsi di tumpas pejabat kerupsi di hukum mati
KYK DI AMERIKA PERS RATA LIBERAL MENG AGUNG2KAN OBAMA N KRONI. UDAH KYK TUHAN AJA MAU KORUPSI KEK MAU NGERUSAK HUKUM KEK DITUTUP2IN. agendanya cuma mrk pengen gratisan dari pajak dan menagungkan homo2 lesbi biar pd kawin.