Wednesday, April 16, 2014

Pilpres dalam Kendali Parpol

October - 31 - 2008
pilpres-dalam-kendali-parpol

Anton Bahtiar Rifa’i

Pertarungan segera dimulai. Aturan main pemilihan presiden dan wakil presiden telah disepakati, setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pesan dari RUU itu sudah jelas: untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, setiap partai politik (parpol) cenderung harus berkoalisi. Selain itu, dalam Pemilu 2009 nanti, jika mengacu pada syarat minimal suara sah nasional yang harus dimiliki parpol atau gabungan parpol, maksimal hanya akan ada empat pasangan capres-cawapres yang akan bertarung. Syarat minimal 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mencalonkan presiden, pasti akan sulit dipenuhi parpol. Maka, koalisi pun menjadi keniscayaan.

Aturan main seperti itu sudah pasti akan merubah konfigurasi peta capres-cawapres yang akan bertarung. Ketentuan ini juga membenamkan harapan orang-orang yang ingin maju sebagai capres lewat jalur perseorangan. Jangankan tanpa parpol, melalui kendaraan parpol pun seorang tokoh akan kesulitan untuk maju sebagai capres. Realita ini jelas mengindikasikan kuatnya kendali parpol yang saat ini berkuasa di parlemen, dalam membuat aturan main pemilihan presiden.

Mengenai tingginya syarat dukungan yang harus dipenuhi parpol atau gabungan parpol dalam mengajukan capres, sejumlah politisi di parlemen memberikan pembenaran lewat alasan: ini untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat, sehingga seorang presiden terpilih harus memiliki dukungan yang kuat di parlemen. Namun, alasan ini masih perlu dipertanyakan agar jangan menjadi tipu daya bagi kepentingan oportunis parpol untuk sekadar bagi-bagi kue kekuasaan.

Para politisi di DPR tentu mahfum: politik adalah sesuatu yang sangat lentur, cair, dan dinamis. Karena, dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Hanya kepentingan lah yang abadi. Dengan watak politik yang seperti itu, masih percayakah kita bahwa koalisi parpol akan menjamin pemerintahan yang kuat?

Baiklah. Mari kita lihat lagi proses terpilihnya pasangan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan wapres. Ketika itu, Gus Dur melenggang ke kursi RI-1 setelah mendapat dukungan dari Poros Tengah – sebutan untuk koalisi sejumlah parpol—yang digagas Amien Rais. Koalisi ini semakin lengkap, ketika Megawati terpilih sebagai wapres. Saat itu, banyak orang meyakini bahwa ini adalah koalisi paling ideal, karena koalisi ini memadukan banyak warna. Selain memadukan kekuatan Islam dan nasionalis, pemerintahan Gus Dur juga masih merangkul kekuatan lama, yakni sejumlah tokoh zaman Orde Baru. Gus Dur, Megawati, dan Amien Rais juga membawa harapan karena ketiga tokoh itu dapat disebut sebagai pendobrak atas kekuatan staus quo. Namun, apa yang terjadi? Kemesraan tak berlangsung lama. Kekuatan politik di parlemen yang semula mendukung Gus Dur, justru balik menyerang Gus Dur. Setelah menjadi bulan-bulanan, Gus Dur pun lengser. Realita ini mengindikasikan: koalisi besar belum tentu menjamin pemerintahan yang kuat.

Kondisi sebaliknya justru terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden-wapres. Meski berangkat dari Partai Demokrat yang suaranya tidak terlalu besar jika dibandingkan Partai Golkar dan PDIP, kekuatan pemerintahan SBY-JK hingga kini relatif stabil. Peta dukungan politik memang begitu lentur setelah presiden terpilih. Golkar yang dalam pemilu presiden tidak mendukung SBY-JK, kemudian berbalik mendukung SBY-JK. Itu artinya, dukungan politik sebenarnya masih bisa dibangun setelah presiden dan wapres terpilih.

Karena itu, tingginya syarat dukungan yang harus dipenuhi parpol dan gabungan parpol dalam pengajuan capres, mesti dikritisi. Karena, koalisi besar yang dibangun sebelum pilpres belum menjadi jaminan bagi terciptanya pemerintahan yang kuat. Yang ada, ketentuan ini lebih banyak menguntungkan parpol-parpol besar. Berkoalisi dengan siapa pun, mereka akan memiliki nilai tawar yang kuat, termasuk dalam komposisi di kabinet. Padahal, biasanya suara parpol tidak berbanding lurus dengan peroleh suara capres yang diusung.

Spirit dasar dari pemilihan presiden secara langsung sesungguhnya adalah memberi ruang yang luas kepada rakyat untuk memilih calon-calon potensial yang ada di tengah masyarakat. Namun, jika ruang itu dipersempit oleh parpol, rasanya spirit itu juga agak luntur.

Share and Enjoy:
  • Print this article!
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • blogmarks
  • E-mail this story to a friend!
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Netvibes
  • Reddit
  • Slashdot
  • Technorati
  • Tumblr
  • Twitter
  • Wikio

25 Komentar pada “Pilpres dalam Kendali Parpol”

  1. Lidya says:

    Orang2 di dpr memang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya ingin mempertahankan kekuasaan dgn mengorbankan kepentingan rakyat.

  2. Sutopo says:

    saya mendukung calon presiden independen, ayo lawan undang-undang yg menghambat capres independen.

  3. Ridwan says:

    kalo aturan mainnya emang kayak gitu,bisa2 yg golput tambah banyak. Kasihan sekali negriku, isinya cuma orang2 serakah.

  4. rina says:

    kapan kita bisa dewasa bila pemimpinnya pada mementingkan diri sendiri..!!??

  5. Najib says:

    75% yang duduk di DPR adalah orang-orang yang tidak berkompeten. Makanya saat rapat kebanyakan tidur.
    Yang mereka tunggu adalah isi AMPLOP (resmi/tidak resmi), bukan benar-benar membahas RUU untuk kepentingan rakyat/negara.
    Amlop resmi adalah uang yang sudah dianggarkan untuk setiap ada rapat/pembahasan baik ditingkat PANITIA atau KOMISI bahkan PARIPURNA. Aneh, sudah digaji tapi masih dapat duit seperti itu. Ibarat seorang supir yang mana telah digaji setiap bulan oleh majikannya untuk tugasnya tapi setiap kali disuruh antar jemput selalu minta tips lagi (apa tidak aneh???).
    Kalo amplop tidak resmi adalah uang siluman untuk membeli suara setuju/tidak setuju atas RUU yang dibahas, tergantung siapa yang berkepentingan (contoh kasus Deputi BI atau UU BI).
    Harusnya setiap Caleg wajib melalui proses FIT & PROPER TEST sesuai dengan bidang yang ingin dia minati oleh institusi independent seperti para akademisi yang handal dan kompeten pada bidangnya.
    Jangan lagi sampai DPR menjadi institusi orang-orang yang ingin mencari IMCOME tinggi dengan hanya cukup duduk sambil tiduran, yang penting setiap bulan bisa memperoleh penghasilan hingga ratus juta rupiah.
    Sebaiknya DPR merubah sistem penggajian dengan penggajian umum, yakni hanya gaji pokok, lembur (jika rapat lebih dari jam kerja), tunjangan2, dan bonus (jika UU yang dihasilkan mensejahterakan rakyat), sehingga uang RAPAT (padahal itu tugas pokok mereka) dapat dipangkas hingga TRILIUNAN Rupiah pertahun.

  6. jabrix says:

    apa pemimpinya gak pada tau kl rakyatnya banyak yang kelaparan

  7. Yuli says:

    Kalo calon presidennya dibatasi, ya… mendingan golput aja.

  8. Sahroni says:

    Ingat..!! DPR itu dipilih rakyat. Jadi jangan coba2 membatasi hak rakyat!

  9. faisal says:

    bangsa kita sebenarnya blm siap utk berdemokrasi, pikiran para politikus sebeanarnya masih feodalisme. keliatannya aja berdemokrasi. sebenarnya pikiran mereka kayak raja-raja yg feodalisme, pengennya cuma mempertahankan kekuasaan aja. jadi walaupun ada pemilihan presiden langsung, sebenarnya mereka nggak ikhlas kekuasaannya di ambil orang. makanya mereka membatasi calon2 lain dengan undang-undang pilpres.

  10. Arya says:

    Mas anton, saya kurang setuju dg pendapat mas anton. menurut pendapat saya, wajar saja kalau parpol menunjukan kekuasaannya. sebab bagaimanapun parpol yang menang adalah yg mengendalikan panggung politik.

  11. ujang says:

    logikanya… kalau presiden diajukan tanpa melalui partai? lalu fungsi partai gimana dong? amerika aja gembongnya demokrasi gak gitu-gitu amat…

  12. Bisto says:

    yeap..
    kalo 75% yg duduk di DPR tuh ga kompeten,
    artinya 75% rakyat Indonesia tuh masih BODOH dalam menentukan wakilnya di parlemen.
    Artinya lagi, Rakyat ini butuh pendidikan dalam berdemokrasi yang benar..
    Kalo Calon Presiden tuh ga dari Partai, pertanyaan saya, kenapa calon tersebut ga masuk partai, dan kenapa partai ga milih calon tersebut??

    *likalikupolitik*

  13. pemimpin itu mencerminkan siapa yang dipimpin,

    jika presidenya, pejabatnya & anggota dewannya
    seperti itu.

    berarti yang dipimpin kagak jauh-jauh amatlah
    dari iru.

  14. Marzuki says:

    Aku setuju dg bung Anton. Jangan sampai pemilihan presiden cuma milik parpol2 besar doang. capres emang harus di calonkan parpol, tapi mbok ya jangan parpol2 besar aja yg bisa nyalonin, semua partai seharusnya bisa mencalonkan. yg penting parpol itu sah & punya kursi di DPR. Gak usah pake syarat prosentase segala. Itu baru namanya fair play.

  15. Kiki says:

    bikin undang-undang kan cuma akal2an. waktu bikin uu pilpres th 2004, pdip ngotot supaya capres pendidikannya minimal sma. biar megawati bisa jadi capres. golkar minta syarat bekas terdakwa tetep bisa mencalonkan, supaya akbar tanjung bisa jadi calon juga. sebenarnya demokrasi buat siapa sich..?? buat individu apa buat rakyat..??

  16. Subhan says:

    Partai besar tuh gak boleh besar kepala, calon yg diusungnya blm tentu bakal menang. Buktinya dulu Megawati (pdip) ama Wiranto (Golkar)keok waktu pemilihan presiden.

  17. saya sih terserah aja, mau 20 persen atau berapa persen syarat jadi capres nggak peduli. saya mau golput aja.

  18. rudolf says:

    andai aku jadi anggota DPR pasti akan enak banget…
    aku akan bilang… peduli amat dengan orang2 yg sirik…yg penting senang uang melimpah…:D kerja juga nyantai:))

  19. ujang says:

    saya jadi pesimis dengan sistem sekarang apa menjamin pemilu 5 tahunan ini menjadi salah satu solusi ke depan… kadang saya suka berpikir untuk negara yang sedang berkembang seperti ini apakah waktu 5 tahun bagi pemerintahan itu cukup untuk membangun… saya kira tidak… apalagi waktu efektifnya bahkan kurang dari 5 tahun paling 3 tahun, dipotong 1 tahun untuk menyusun dan merumuskan program dan 1 tahun untuk persiapan pemilu itu sendiri apalagi biaya yang dikeluarkan cukup besar… usul saya kenapa gak 10 tahun saja?

  20. Rangga says:

    ya… namanya jg masih pada belajar demokrasi. tapi kalau belajar terus, kapan mahirnya!!!???

  21. alfi says:

    meski sudah usang tapi saya juga pingin kasih komen,20% untuk syarat capres itu sebenarnya ketakutan partai-partai besar yang akan tersaingi dengan munculnya tokoh-tokoh yang akan diusung oleh partai baru, dan saya memang setuju kalau capres dari parpol sebab bila capres dari non parpol…masih ragu siapakah dibalik capres itu? bisa saja dari asing yang nantinya kitapun harus tunduk padanya…wah apa kata dunia!

  22. dodik says:

    peraturan yang ditelah ditetapkan oleh DPR.cenderung menghambat orang orang yang potensial untuk dapat mengubah keadaan bangsa Indonesia.tapi jangan lupa itu juga karena terlalu banyaknya Partai yang ikut dalam PEMILU 2009 yang notabene akibat plural Demokrasi.kalo boleh memberi masukan?Cukuplah Partai Itu max 9.biar Rakyat ndak bingung!!!tapi untuk pilpres bolehlah ada dari kalangan Independent.biar Rakyat yang menentunkan.jangan ditentukan Oleh Orang orang berkuasa yang Notabene ingin melanggengkan kekuasan mereka diDPR.Politik kita juga masih cenderung kendaraan keluarga untuk mencapai kekuasaan.PARTAI PARTAI yang ada sekarang belum cerminan PARTAI yang mendahulukan Kepentingan BANGSA dan Negara.Sebagai contoh masih banyak Partai Partai besar yang menempatkan keluarga sebagai orang yang menentukan kebijakan.dalam PILEGpun keluarga masih menempatai No Urut Jadi(bila peraturan Pileg digunakan Secara Penuh).BRAVO INDONESIA.MOGA JAYA SELALU

  23. andro says:

    SIAPAPUN YG MENGENDALIKAN.
    INGAT POLITIK ADALAH ALAT MEMPEROLEH KEKUASAAN.
    TAPI INGAT GUNAKAN KEKUASAAN YG DIDAPAT UTK KEPENTINGAN BANGSA.
    BAHWA KEKUASAAN ITU KEPALA, KEPALA YG TIDAK MEMIKIRKAN KAKI YG BERJALAN TANPA ALAS PASTI KEPANASAN.TUBUH YG TK MAU BERGERAK ATAS PERINTAH KEPALA BERARTI STROKE.

  24. glenn says:

    SAYA HERAN,…
    DPR KITA CUMA RIBUT MA PRESENTASE SYARAT PENCALONAN,…

    MENURUT SAYA ITU BERSIMBIOSIS DENGAN POPULARITAS,.,…

    GIMANA DENGAN KUALITAS,…APA YANG UDAH BELIAU-BELIAU WAKIL RAKYAT YANG ADA DI DPR PIKIRKAN,…??

    KOK SAYA G PERNAH DENGAR DI MEDIA .,..YANG MENGHARUSKAN MEREKA SYARAT MEMPUNYAI TRACK RECORD YANG BAIK DALAM MEMIMPIN?????

    AT LEAST ADA PENGALAMAN,…KEK,…MEMPUNYAI BACKGROUND AKADEMIS YANG OKE LAH,..

    DPR OH DPR??????

  25. scorpion says:

    sebusuk busuknya partai masih dapat diminta pertanggung jawabannya sebagai lembaga nach kalau calon independen pada siapa kita minta tanggungjawabnya.ini sama halnya mengadu domba antara rakyat dengan negara.

Tinggalkan Komentar