Dwi Anggia
Minggu, satu Juni 2008. Matahari sudah semakin tinggi, selepas Dzuhur ratusan masa mulai berdatangan di depan Istana Negara. Di beberapa titik di depan Istana, termasuk di kawasan monas, sejumlah kelompok masa yang berbeda, berkumpul. Tuntutan mereka sama. Batalkan kenaikan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok, kadang-kadang ada satu dua yang berbeda, liberalisasi aset energi milik negara. Katanya, sih, agar jangan dikuasai dan dinikmati orang asing.
Iskandar Siahaan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 13 partai politik gagal lolos dari verifikasi administrasi. Sebab kegagalan lantaran partai-partai politik itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, antara lain tidak memiliki badan hukum atau tidak memiliki jumlah kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
Maka, dari 64 partai politik yang mengembalikan berkas pendaftaran calon peserta pemilihan umum 2009, 51 partai berhak menjalani proses verifikasi faktual. Partai-partai ini harus bisa membuktikan, antara lain, bahwa benar pengurusnya di tingkat pusat diisi sekurang-kurangnya 30 persen perempuan atau memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota di mana parpol itu berada. (more…)