Leanika Tanjung

Setelah harga minyak dinaikan akhir Mei lalu, pemerintah bilang anggaran belanja atau APBN tahun ini aman. Artinya, meski harga minyak naik terus bahkan sampai 150 dolar per barel, belanja tahun ini tidak akan terganggu. Kita tidak perlu cemas karena jalan rusak akan diperbaiki jalan baru akan dibangun. Gedung sekolah masih akan dibangun dan orang miskin masih dapat bantuan langsung tunai, setidaknya sampai Desember ini.

Masih ada uang untuk menjaga harga beras, minyak goreng, kedelai dan makanan pokok lainnya agar tak naik tinggi. Pemerintah tampaknya memang punya uang lebih sehingga tiba-tiba sangat baik hati, dan mengucurlah duit bagi mahasiswa tak mampu.. Meski, soal ini tak pernah disinggung sebelumnya.

Menteri Keuangan bilang aman tapi maaf kalau saya terlanjur tak percaya. Ketika harga minyak dunia mulai merangkak naik, akhir tahun lalu, mereka juga koa-koar bilang tak perlu khawatir. Uang kita cukup kok tanpa harus menaikkan harga minyak. Seperti paduan suara, mereka bilang yang penting pemakaian minyak dalam negeri dikurangi atau dibatasi.

Lalu muncul sejumlah jargon yang kedengarannya bagus. Mulai dari kartu pintar untuk menghemat pemakaian premium dan solar bersubsidi, tarif multiguna untuk listrik, dan kartu kendali untuk minyak tanah.

April lalu, kartu kendali dibagikan pada masyarakat di Semarang. Tiga daerah dijadikan percontohan yaitu Magelang, Demak dan Pemalang. Apakah berjalan? Bisa dibilang gagal, banyak warga yang tetap bisa membeli minyak tanah tanpa kartu itu. Sampai sekarang, tidak jelas apakah pemakaian minyak tanah memang bisa dikendalikan di daerah itu.

Bagaimana dengan listrik? Tak ada energi yang bisa dihemat dengan program yang disebut PLN multiguna itu. Pemerintah hanya mengambil uang masyarakat lebih banyak dengan mengenakan tarif lebih mahal. Saya hanya mau bilang, tak ada kreativitas atau terobosan dalam program ini yang membuat kita salut dengan PLN. Kalau hanya mengenakan tarif lebih mahal, supaya dapat uang lebih banyak, nggak perlu deh kita punya orang pintar di PLN.

Yang paling semrawut adalah kartu pintar atau smart card. Sejak diumumkan awal April lalu, cerita tentang kartu ini lalu lalang nggak keruan. Sampai akhirnya belakangan, pemerintah bilang tak menerapkan sistem ini karena biayanya mahal dan ruwet digunakan.

Loh??? Terus selama ini yang dibicarakan itu apa? Mulai dari biaya Rp 300 miliar dan survei yang sudah dilakukan, yang menghabiskan banyak uang. Awalnya, program ini akan dilaksakan awal Juni, lalu berubah lagi menjadi September. Berubah lagi menjadi awal tahun 2009 sampai akhirnya ada dibatalkan.

Alasan biaya mahal dan kerjanya ruwet menunjukkan kelas pemerintah yang sebenarnya. Saya pikir pemerintah sangat malas, tak ingin bersusah-susah dan hanya mau enaknya saja : MENAIKKAN HARGA MINYAK. Ketika harga minyak NAIK yang membuat anggaran lebih longgar, mereka pikir sudah cukup. Buat apa kerja lagi. Bikin kartu pintar tidak gampang dan butuh pengawasan yang ketat.

Padahal, mereka sangat tahu penggunaan BBM-lah yang sangat menghantui ketika menyusun anggaran. Menteri Keuangan, Sri Mulyani sering bilang bisa mengkutak-katik anggaran berdasarkan harga minyak dunia. Yang paling sulit diprediksi justru penggunaan minyak di dalam negeri.

Nah, sudah tahu persoalannya disitu, kenapa tidak diselesaikan. Ayolah Bapak dan Ibu para pengambil keputusan. Kenapa tidak bisa sedikit saja mengalokasikan tenaga anda untuk membuat sesuatu yang membuat kita kagum dan termehek-mehek pada anda. Bahwa anda patut dijadikan pemimpin, pantas diacungi jempol.

Saya sudah menduga, paling banter kalau nantinya harga minyak dunia naik lagi, yang menurut analisa Goldman Sach bisa mencapai 150 dolar per barel tahun ini, pemerintah hanya bisa menaikkan, lagi dan lagi.

Lalu, sampai dimana batas kemiskinan masih bisa diterima? Ketika tingkat kesejahteraan tiap level masyarakat, termasuk saya, turun akibat BBM naik. Saya masih beruntung karena bisa berkelit dengan mengetatkan pengeluaran dan mengurangi tabungan.

Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah sangat pas-pasan? Yang penghasilan hari ini, hanya cukup untuk makan hari ini.. Sekarang, duit mereka mungkin hanya cukup sampai makan siang. Bantuan langsung tunai memang membantu tapi sampai kapan? Apakah pemerintah akan terus-terusan begini?