Moh. Samsul Arifin

“Libido” yang demikian tinggi pada sejumlah tokoh untuk mendirikan parpol berpengaruh besar bagi penataan sistem kepartaian. Tiga kali pemilu di masa reformasi agaknya belum akan membikin rakyat ini menikmati “madu” demokrasi. Negeri ini terbelenggu bendera parpol. Jadi, apa yang bisa diharapkan dari 69 parpol yang berhasrat besar ikut Pemilu 2009?

Sulit menebak logika yang digunakan sejumlah tokoh di balik bertaburannya partai politik di tanah air. Selepas Soeharto lengser dapat dipahami mengapa di negeri ini parpol bak jamur di musim hujan. Maklum kebebasan berekspresi dan berserikat, termasuk mendirikan parpol dibatasi di masa Orde Baru. Sehingga ketika terbit keterbukaan, euforia pun tak terbendung.

Tapi, reformasi sebentar lagi berusia satu dasawarsa. Mengapa sejumlah tokoh masih ngotot mendirikan partai baru dan interesan ikut pemilu?

Anomali. Barang kali itu kata yang paling pas mewakili kehidupan parpol di tanah air. Pertama, dari 69 parpol yang mengambil formulir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak ada perbedaan signifikan dalam hal ideologi. Peta ideologi Arend Lijphart yang menyebutkan garis ideologi di Indonesia merintang dari kiri (nasionalis) ke kanan (Islam) masih menjadi pola. Nyaris seluruh parpol itu dapat dikategorikan sebagai partai nasionalis, partai nasionalis-Islam (partai tengah), atau partai Islam.

Kedua, banyak sekali parpol yang sesungguhnya “wajah lama”. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tak ubahnya Partai Golkar atau PKPI. Demikian pula Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang notabene pecahan dari PDIP, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Choirul Anam) yang tak berbeda dengan PKB. Atau Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia yang dipimpin Eros Djarot.

Ketiga, kemunculan parpol lama dengan “wajah baru” (baca: ganti nama atau pecahan parpol induk) tak menghiraukan basis konstituen. Aneh bin ajaib, barisan parpol yang tak mendapat dukungan pada Pemilu 2004 lalu, saat ini kembali interesan ikut Pemilu 2009. Parpol gurem atau parpol nol koma seperti berpetualang di negeri antah berantah. Padahal pengalaman 1999 dan 2004 telah mengajarkan, basis tradisional masih milik partai-partai mapan, yakni parpol warisan Orde Baru dan sejumlah parpol dengan tokoh mengakar.

Dan keempat, ini tak boleh dilupakan, majoritas parpol—bahkan yang memperoleh kursi signifikan di DPR—belum mampu menunjukkan diri sebagai parpol berskala nasional. PKB masih lebih tampak sebagai partai lokal di Jawa Timur. Demikian juga PAN yang besar di Yogyakarta atau Sumatra Barat. Demikian pula dengan Partai Damai Sejahtera (PDS). Dari yang sedikit itu, baru Partai Golkar, PDIP dan PPP yang layak disebut sebagai partai nasional. Runyamnya, tokoh yang berada di balik parpol (lama atau baru) gagal menyadari fakta itu.

Tentu “libido” yang demikian tinggi untuk mendirikan parpol itu berpengaruh besar bagi penataan sistem kepartaian. Dibutuhkan waktu lama untuk menyaksikan sistem multipartai yang sederhana. Lebih-lebih parlemen juga tak punya cetak biru sistem kepartaian yang hendak dituju bangsa ini. Bayangkan saja, ketentuan peralihan dalam UU 10/2008 tentang Pemilu, menyatakan seluruh parpol yang memperoleh kursi di DPR bisa langsung berpartisipasi di Pemilu 2009 mendatang! Ketentuan peralihan ini sebagai kompensasi diterapkannya parliamentary threshold pemilu tahun depan.

Apabila parlemen punya cetak biru, hanya tujuh parpol yang lolos tanpa verifikasi KPU pada Pemilu 2009. Tapi, ketentuan peralihan itu membengkakkan peserta lolos otomatis, menjadi 17 parpol. Ini belum ditambah parpol baru yang kemungkinan bakal lolos verifikasi KPU! Jadi, hingga tahun depan—pemilu ketiga selepas rezim otoriter—bangsa ini tak mungkin menyaksikan sistem multipartai sederhana. Berarti, massa pemilih masih akan repot menentukan parpol yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan (legislatif). Dan bisa dibayangkan, seperti apa surat suara Pemilu Legislatif nanti jika pesertanya lebih dari 24. Sekarang saja, KPU harus memverifikasi setidaknya 52 parpol di luar 17 parpol yang sudah pasti ikut Pemilu 2009.

Apabila “libido” mendirikan parpol ini tak kunjung menurun, terus terang saya pesimistis dengan kehidupan politik nasional. Sistem multipartai yang kelewat gemuk di negeri ini telah menyeret bangsa ini ke sistem parlementer. Padahal konstitusi kita menyatakan, negeri ini menganut sistem presidensial. Sistem presidensial tak pernah akan terwujud tanpa sistem kepartaian yang sederhana. Atau dengan kata lain, sistem presidensial kontras dengan sistem multipartai.

Sungguh saya takut sistem multipartai yang dianut negeri kita justru melembagakan oligarkhi. Jika itu yang terjadi, elite politik lah yang berkuasa. Dan rakyat. Ia hanya bisa berteriak ihwal demokrasi di jalanan, tanpa mampu memengaruhi kebijakan publik. Saya rindu keadaan di mana politik dilonggarkan menjadi sebentuk cara menyejahterakan rakyat. Dan saya tidak yakin, bangsa ini dapat memetiknya pada Pemilu 2009 nanti.