Pahlawan
Zaenal Bhakti
“Menderitalah bangsa yang membutuhkan Pahlawan…” Begitu kata seniman Jerman, Bertolt Brecht. Bangsa semacam itu adalah bangsa yang sedang berada dalam ketidakpastian. Nilai-nilai gamang, realita tak lagi sepenuhnya dapat dipahami. Dalam kekusutan dan ketidakmenentuan itu, orang kemudian melirik sesuatu yang berada di luar sana.
Sesuatu yang diimajinasikan dapat mengatasi semua kesulitan dan angkara murka. Maka pada saat itu, lahirlah sang pahlawan. Ia diperlukan untuk menjaga agar kekusutan hidup dapat diurai. Ketidakpastian dapat dijerat kembali oleh harapan baru.
Benarkah kita membutuhkan pahlawan saat ini. Kalau ya, maka sejatinya kini kita berada dalam ketidakpastian. Ada rasa frustasi dalam memahami keadaan. Sehingga membutuhkan sebuah figur dan juga nilai lain yang diyakini mampu mengatasi semua rasa frustasi tersebut.
Pahlawan adalah masa lalu. Menyebut pahlawan di masa kini, itu artinya kita hendak merengkuh kembali masa lalu, yang diyakini tidak sesusah sekarang. Masa keemasan dimana semua seolah tampak sempurna!
Tapi memang tidak semudah itu. karena soal pahlawan juga adalah soal tafsir. Mereka yang diuntungkan oleh masa lalu, akan mengambil sepenggal masa atau frase kehidupan seseorang untuk dipahlawankan. Tapi bagi mereka yang menjadi korban, justru sepenggal frase itulah yang dijadikan titik hitam dalam sejarah.
Hari-hari kemarin, kita disibukkan oleh perdebatan soal memberi gelar pahlawan nasional bagi mantan penguasa Orde Baru, Soeharto. Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, menggulirkan wacana itu pertama kali. Maka silang pendapat pun meruyak.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso boleh mempunyai alasan sendiri. Argumentasi yang tentunya telah disiapkan untuk merasionalisasi usulan agar Presiden kedua RI itu diberi gelar sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah.
Namun sebagian menilai, wacana itu terlalu cepat. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Soal status hukum misalnya, hingga kini masih jauh panggang dari api penyelesaiannya. Belum lagi masalah pelanggaran HAM serta berbagai tudingan lainnya, yang suka atau tidak, justru harus diberi penjelasan setelah orang kuat Orde Baru itu wafat.
Tapi kita memang tak hendak menyoal layak atau tidak gelar pahlawan itu. Yang kita khawatirkan justru semangat dibalik munculnya wacana tersebut. Jika kita percaya bahwa wacana adalah anak kandung dari kondisi masyarakat, maka kita perlu khawatir. Jangan-jangan munculnya wacana pemberian gelar pahlawan adalah gambaran bahwa kita telah gamang dengan kondisi riil saat ini.
Atau barangkali kita harus waspada, wacana itu sengaja diusulkan justru untuk memberikan gambaran yang salah atas tafsir sosial yang kita miliki. Seolah-olah kini kita tak ada lagi panutan dan kehilangan pegangan, sehingga dibutuhkan pahlawan.
Indonesia adalah negeri dengan banyak gelar pahlawan. Kalau Anda berpikiran positif, maka banyaknya gelar pahlawan itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah kekurangan orang-orang hebat yang mampu mengorbankan dirinya dan berjasa besar hingga teruji oleh sejarah. Tapi jika Anda berpikir skeptis, maka banyaknya gelar pahlawan, menunjukkan bahwa kita lebih suka menengok ke masa lalu tatkala masa kini tidak lagi kita mengerti.
saya masih termangu mangu membaca tulisan mochtar pabotinggi ….
ini cuplikannya…
———–
Pertama, tak ada langkah nyata dan konsisten dari pemerintah sejak bergulirnya upaya reformasi hingga kini untuk paling tidak memenuhi amanat Tap MPR No XI/MPR/1998 demi menyelesaikan kasus Soeharto menurut prinsip supremasi hukum atau kesetaraan di depan hukum.
Kedua, kita mustahil ”menutup buku” dengan ”strategi burung unta” atau dengan semata-mata mengatupkan sampul depan-belakang buku sembari berseru ”Kun faya kun!” Kolektivitas manusia bukanlah mesin yang bisa dikomando dengan sekadar pencet tombol.
Kolektivitas ini senantiasa sarat bukan hanya dengan kepentingan materiil, melainkan juga dengan rangkaian nilai, prinsip, dan cita-cita. Di situ mereka mustahil bisa diapusi. Nasion dan republik kita ditegakkan dengan pengorbanan tak terperi di atas rangkaian nilai, prinsip, dan cita-cita itu—singkatnya, di atas Pancasila. Untuk itulah jutaan pejuang dan syuhada telah menyerahkan jiwa raganya.
Ke manakah disimpan malu besar bangsa yang dulu ”menelantarkan” serta memperhinakan mantan Presiden Soekarno di saat-saat akhirnya (mungkin atas dasar komando perbudakan pada suatu negara asing pula!) dan kini ramai-ramai mikul dhuwur Soeharto bagaikan dewa suci di saat-saat yang sama? Juga ke manakah disimpan malu besar Orde Baru yang dulu tiada hentinya melafaskan Pancasila setelah menginjak-injaknya habis-habisan?
Ketiga, andai kata pemerintah mampu menyelesaikan perkara-perkara Soeharto secara adil dan komprehensif, seketika itu juga harkat dan kehormatan kita akan terangkat luar biasa, di dalam maupun di luar negeri. Serempak akan berlaku ”efek cegah dan koreksi” (deterrent and correction effect) yang sangat luas bagi seluruh praktik pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan dana-dana publik yang begitu menggila sepanjang sepuluh tahun terakhir. Ingat, Munir—pahlawan hak-hak asasi manusia, penegak martabat bangsa, yang namanya begitu harum di dalam maupun di luar negeri—dibunuh secara dingin dengan impunitas justru di era upaya reformasi!
Penyelesaian berharkat seperti itu akan membuat setiap warga republik, khususnya kalangan saudara senasion kita yang beserta keluarga bergiliran atau tanpa henti ditindas dan dizalimi sepanjang 32 tahun Soeharto berkuasa, merasa dimanusiakan. Serempak akan berlaku jaminan nyata bahwa gairah serta energi tiap warga negara dalam menekuni rangkaian pekerjaan rumah dan perlombaan internasional itu nantinya takkan sia-sia atau direbut seenaknya oleh kekuasaan pemangsa.
sumber kompas + disunting + diambil + dibaca + diliat + di liat di Http://ilalangsenja.multiply.com/journal/item/38
Comment by sikunyuk — February 4, 2008 @ 7:10 pm
Ma’af, disini saya tidak membela Pak Harto, hanya sekedar opini.
Terus terang sampai saat ini saya tidak tahu apa saja kriteria untuk menjadikan seseorang mendapat gelar “pahlawan” tersebut.
Kalau karena berjasa kepada negara tanpa ada “cacat” hukumnya, saya kira juga agak keliru.
Satu contoh, Pak Soekarno, beliau di beri gelar “pahlawan”, dan beliau menurutku tidak benar² “bersih”. Pada zaman beliau, pers di berendel, teman² seperjuangannya ada yg ditangkap karena berlainan haluan, pemerintahannya juga otoriter, malah ditetapkan jadi presiden seumur hidup (sebenarnya saya termasuk pengagum Bung Karno terhadap pemikiran² beliau). Bahkan sampai sekarang beliau belum mendapat kejelasan hukum.
Pak Harto juga demikian, tidak bisa dipungkiri jasa beliau juga banyak terhadap negeri ini. Tapi jasa itu seakan² sudah ditutupi, menguap tanpa bekas karena kesalahan² yang beliau.
Seharusnya daftar “pahlawan” yang ada sekarang harus direvisi lagi. Siapa saja yang terdapat “cacat” sedikit saja harus dihilangkan dari daftar tersebut, kemudian harus dibuat aturan² jelas untuk masuk kriteria “pahlawan” ini.
Kalau kriteria tsb tidak dirubah/diperluas, mungkin seharusnya kita tidak usah ribut masalah pemberian gelar itu.
Comment by yonky — February 4, 2008 @ 10:46 pm
saya tidak setuju kalau suharto di beri gelar pahlawan nasional. priyo budi santoso itu buta dan sangat buta, tdk melihat status hukum suharto aja belum jelas bahkan tdk selesai2 bertahun tahun. emang suharto konon telah berjasa? itu emang kewajibanya sebagai kepala negara. seharusnya priyo budi harus tahu apa artinya pahlawan, jangan asal memberi usul. udah jelas2 koruptor,yg bikin menderita rakyat, diusulkan pahlawan. ya ampuuuuuuuun, orang aneh, buta banget. dan semua orang tahu, bahkan orang luar negeri, bahwa si suharto koruptor. mungkin tertawa tuch orang dengernya.
Comment by ari — February 5, 2008 @ 12:03 pm
Pahlawan??? masih terlalu dini untuk membahasnya…40 hari wafatnya aja belum. kok bisa tiba-tiba ngomong mau diberi gelar “pahlawan”. Belum jelas kriterianya pula.
tapi yang psti, (bukan bermaksud membela suharto), kayanya ga baik juga orang udah meninggal masih terus jadi bahan perbincangan, apalagi klo soal kejelekannya.
Perbuatan baik/buruk pasti ada balasannya di sana…
Comment by nofen — February 5, 2008 @ 1:55 pm
boleh saja almarhum haji daripada muhammad soeharto mendapat gelar PAHLAWAN dengan melihat sisi baiknya yang telah membangun negeri ini.
tetapi tidak secepat itu. mereka² yang mengusulkan gelar pahlawan kepada almarhum harus menunggu agar semua status hukumnya di selesaikan.
diharapkan mereka juga bisa membantu agar kasus² soeharto dapat diselesaikan. supaya usulan mereka juga bisa segera terealisasikan..
salam,
pahlawan tanpa tanda jasa
Comment by pahlawan tanpa tanda jasa — February 5, 2008 @ 2:17 pm
Sebaiknya kita serahkan saja urusan pemberian gelar ini kepada pihak yang memang bertugas dalam memutuskan hal itu. Karena mereka akan lebih tahu tentang kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam pemberian gelar pahlawan kepada seseorang.
Namun menurut saya pribadi, Pak Harto memang pantas diberi gelar tersebut, karena banyak peristiwa-peristiwa heroic di tanah air yang melibatkan beliau. Seorang bekas pejuang kecil-kecilan saja bisa dianggap veteran, apalagi beliau yang pernah memimpin serangan umum 1 maret. Lagipula, seorang pahlawan tidak harus gugur di medan perang bukan…?
Thanks
http://www.liburanbali.com
Comment by Putu — March 1, 2008 @ 9:44 am
Kalau pak Harto ditanya apa perlu gelar pahlawan buatnya, kalau jawabnya “tak perlu yang penting bangsa ku bisa keluar dari krisis ini”, barulah gelar tersebut diberikan !
Comment by daniel.simanjuntak — March 19, 2008 @ 9:39 pm