Para Penerima Kutuk Globalisasi
Iskandar Siahaan
Globalisasi sebagai kutuk sedang menimpa orang kecil di negeri kita. Pedagang tahu dan tempe adalah salah satu contohnya. Sebelumnya, ibu-ibu rumah tangga miskin dan pedagang penganan kecil merasakan hal sama. Ketika itu terjadi kelangkaan minyak goreng. Bersamaan dengan kutuk harga kedelai, ibu-ibu rumah tangga dan para pedagang kecil juga sedang merasakan kutuk kelangkaan minyak tanah.
Tapi globalisasi sebagai berkah juga sedang dirasakan segelintir orang di negeri kita. Ketika harga kedelai melonjak fantastis, yang berpesta pora adalah para importir dan distributor. Ketika minyak goreng langka, yang diuntungkan adalah para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Ketika minyak tanah langka, maka yang beroleh berkah adalah para pengusaha pertambangan minyak, importir, dan distributor.
Kenaikan harga kedelai direspons oleh pemerintah dengan langkah tidak holistik dan berkelanjutan. Protes pedagang tahu dan tempe dari seantero Jabodetabek di Istana Negara ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan menurunkan bea masuk impor menjadi 0 persen dari sebelumnya 10 persen. Tidak holistis dan berkelanjutan karena kebijakan ini akan menganggu kestabilan penerimaan negara dari bea masuk dalam APBN.
Pemerintah mestinya mengeluarkan kebijakan yang holistik sifatnya dan berkelanjutan. Ini berarti pemerintah harus menyusun ulang sistem ekonomi kita. Akar soal yang menimpakan kutuk pada orang banyak dan berkah pada segelintir orang itu ada pada sistem ekonomi kita kini, yakni berwajah kapitalisme.
Membuka kran impor dan ekspor selebar-lebarnya demi pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tinggi berangkat dari pemikiran yang kapitalistis karena berorientasi dan berpihak pada yang besar sekaligus menyingkirkan yang kecil meski jumlahnya lebih banyak.
Kasus kedelai yang kini terjadi adalah akibat kebijakan pemerintah yang kapitalistis. Dengan kebijakan ini, yang diuntungkan adalah segelintir orang yang menjadi importir dan distributor kedelai. Yang dirugikan adalah jutaan orang yang menjadi produser dan konsumen tahu dan tempe.
Dalam kasus minyak goreng beberapa waktu lalu, yang diuntungkan adalah para pengusaha perkebunan kelapa sawit. CPO yang diekstraksi dari minyak kepala sawit adalah bahan baku untuk membuat minyak goreng. Karena kebijakan pemerintah membuka kran ekspor sebesar-besarnya, ketika harga CPO di tingkat dunia melonjak tajam, yang diuntungkan adalah segelintir pengusaha itu. Yang dirugikan jutaan orang konsumen minyak goreng.
Kasus semacam ini juga terjadi pada minyak tanah, solar, dan bensin. Karena globalisasi dipahami sebagai membuka kran lebar-lebar untuk investasi perusahaan asing multinasional, pemerintah–seperti kasus kedelai dan minyak goreng–tidak pernah berpikir dan merasa perlu untuk swasembada atau mandiri dalam produksi minyak dengan memberdayakan Pertamina, misalnya, untuk kebutuhan dalam negeri. Kita serahkan kebutuhan kita dipasok oleh perusahaan asing.
Konstitusi kita, UUD 1945, dengan jelas mengamanatkan: kita harus menjauh dari sistem kapitalisme. Para pendiri dan pembuat konstitusi kita sadar betul bahwa realitas masyarakat kita adalah realitas orang kecil. Para Bapak Bangsa itu tidak ingin yang kecil-kecil, yang jumlahnya mayoritas dalam rakyat Indonesia, tersisih oleh yang besar, yang jumlahnya hanya segelintir, apalagi yang segelintir itu asing.
Pertanyaannya: apakah ada keberanian pada elit yang memerintah sekarang untuk mengubah haluan dan mengganti dasar-dasar pembangunan ekonomi kita? Apakah ada keberanian untuk memihak pada yang kecil, tidak pro-besar? Apakah ada keberanian untuk juga mulai mengendalikan konsumsi massal, hidup pamer dan boros orang kaya, mengubah hak milik menjadi berfungsi sosial, membatasi kebebasan berkontrak, dan menempatkan perusahaan swasta secara proporsional berdampingan dengan perusahaan negara dan koperasi di tengah masyarakat kita?
Kalau pertanyaan nya seperti yg penulis utarakan? SIAPA YANG MAU? jutru KEBERANIAN mereka trsbt mereka gunakan untuk bisa menindas yg kecil..kalau saja diantara mereka saling menampakkan TARING nya untk saling dapat berebut tulang? si kecillah yg akan bertambah menderita.. Kebijakan2 yg diambil Pemerintah dlm masalah import kedelai etc yg dibutuhkan si kecil guna dpat memproduksi tahu tempe sebagai makanan pokok rakyat malah menguntungkan para Exportir nya..si kecil malah tambah banyak yg gulung tikar karna melonjak nya harga bahan baku yg dibutukan si kecil.. Apakah ini yg disebut Kebijakan Pemerintah dlm menangani penderitaan si kecil? Andai saja SBY mengambil kebijakan tetap mengenakan bea masuk bagi para exportir dan dana tersebut dgunakan untk membeli bahan baku yg dibagikan secara gratis pda si kecil? Bukan guna kpentingan bea masuk Negara?saya jamin Seratus Lima Puluh Juta Rakyat Indonesia yg kecil akan menjunjung tinggi nama SBY mendoakan agar SBY tetap menjadi Presiden kebanggaan Rakyat pada putaran selanjut nya.
Comment by Dayat Aulia — January 20, 2008 @ 10:36 am
Saya rasa semua bersalah, mari coba benarkan dari sendiri terlebih dahulu.
salam
Comment by Pondokiklan.com — January 25, 2008 @ 8:18 pm
apa definisi besar dan kecil? kecil tapi hanya berpengaruh pada segelintir orang, atau besar yang bisa menghantam current balance, dan merumahkan ratusan ribu orang? cobalah meliat lebih luas, contoh kedelai. tempe dan tahu itu bukan kebutuhan pokok,orang bisa hidup tanpa kedelai, di afrika sana orang tidak bisa makan sama sekali, kita masih banyak nasi saja ribut.menurut survei SUSENAS, rakyat yang mengkonsumsi kedelai hanya 2 persen dari total populasi.Beda dengan beras, kedelai besar efeknya karena orang keukeuh makan tahu dan tempe, padahal kan bisa makan yang lain? kalau memang ga mau ganti ya bayar mahal, orang 70 persen kedelai memang kita impor,ketika harga kedelai internasional naek ya kita mesti bayar mahal, masa pemerintah mesti bagi2 untung dengan bagi2 bahan baku, memang pemerintah kita dengan 200 juta lebih penduduk ini kelas pedagang kelontong yang bagi bagi zakat, ini negara bung! bukan toko grosir.coba pikir, kalo export kita hambat, uang dari mana,pajak gak ada yang mau bayar, jangan terlalu menyalahkan pemerintah lah.
Comment by rizal — February 2, 2008 @ 5:54 pm
iya ya ko jadi gitu….
dulu kalo Ibu saya lagi boke, masak tempe
dulu kalo Ibu saya lagi cair, masak telor
dulu kalo Ibu saya lagi boke dan cair, beli minyak
sekarang boke sama cair sama aja bingung masak apa
Comment by setyo widodo — February 28, 2008 @ 10:18 am
ASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLOHI WABARAKATUH
Harusnya kita bersatu memikirkan apa yang saya utarakan dibawah ini setelah kita berhasil memikirkan apa yang saya utarakan kita duduki Senayan dan kita tahan semua yang korupsi, setalah kita buktikan bahwa mereka korupsi diatas Rp 1 Milyar kita hukum gantung berderet di bundaran HI setiap hari minggu pagi yang disaksikan oleh Presiden pilihan kita.
Pernahkah Kita Sadar? Pernahkah Kita Peduli? Bahkan Untuk Diri Kita Sendiri? Kalau Saya Jadi Pengurus SPSI Ataupun SPN !!!!!! Saya Akan Jadikan Buruh, Sebagai Anggota koperasi
Penduduk Indonesia = 222.192.000 (BPS, 2007)
Penduduk Indonesia > 20 th = 155.524400 (BPS, 2007)
Penduduk Jakarta = 7.776720 (Pikiran Rakyat, 2007), 5%
Penduduk Botabek = 10.887.408 (Pikiran Rakyat, 2007), 7%
Penduduk Indonesia Yang bekerja= 95.177.102 (BPS, 2007), 43%
Penduduk Jakarta Yang Bekerja = 3.331.199 (BPS, 2007), 43%
Penduduk Botabek Yang Bekerja = 4.663.678 ( BPS, 2007), 43%
Yang mau Menjadi Anggota koperasi = 1.598.975 orang
Iuran Bulanan Saldo Bulanan Saldo Tahunan
a. Rp 10.000 15.989.750.000 191.877.000.000
b. Rp 20.000 31.979.500.000 383.754.000.000
c. Rp 25.000 39.974.375.000 479.692.500.000
d. Rp 30.000 47.969.250.000 575.631.000.000
e. Rp 50.000 79.948.750.000 959.385.000.000
Dengan Jumlah Anggota = 1.598.975 orang atau hanya 20% orang yang bekerja di Jabotabek saja, dan setiap orang hannya menabung Rp 10.000, maka dana itu akan bisa digunakan untuk modal yang nantinya keuntungannya dibagikan dalam bentuk SHU tahunan, bagaimana kalau hampir seluruh rakyat kita bersatu membikin koperasi yang kuat ini,
Kalau kita terus mengandalkan semua pejabat pemerintah kita, itu hanya mimpi, dan kalaupun ada dewi fortuna Indonesia itupun hanya mimpi, hanya inilah cara kita untuk menjadi bangsa yang besar, serta untuk membuktikan bahwa kita bukan bangsa kuli, tetapi bangsa yang bermartabat,
Jadi bisa jadi kalau semua ini sudah kuat, maka tugas seluruh pengurus SPSI bukan hanya menuntut UMP, tetapi justru akan menentukan UMP itu sendiri, serta segala peraturan yang menyangkut ketenagakerjaan.
Pernahkah Kita Membayangkan Ini Semua????
DUKI MARSENO (021-4601412, 021-32170395, senji82@yahoo.com)
HIDUP REVOLUSI
REVOLUSI ATAU MATI
REVOLUSI ATAU MATI
REVOLUSI ATAU MATI
WASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLOHI WABARAKATUH
Comment by Duki Marseno — March 30, 2008 @ 9:03 am