Buruk Muka, Cermin Dibelah
Rahman Andi Mangussara
Di bawah judul Gejolak Pasokan dan Harga Pangan, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menulis di Kompas (16/01/08) dengan pretensi menempatkan media massa, setidak-tidaknya televisi, sebagai salah satu sumber kekacauan pangan dan harga komoditi pertanian belakangan ini. Televisi dipersalahkan karena sudut pengambilan gambar yang melulu memperlihatkan banjir di atas hamparan tanaman padi siap panen. Akibatnya, dalam pandangan Pak Menteri, muncul persepsi bahwa ketahanan pangan kita terganggu, pasar pun bereaksi seakan-akan seluruh sentra produksi padi hancur sehingga pedagang melakukan spekulasi.
Tuduhan Pak Menteri ini sangat kuat tendensi pembelaannya. Karena pasar komoditi pertanian, khususnya beras, tidak sensitif terhadap informasi yang bersifat rumor, seperti di pasar modal. Berita banjir itu, tidak serta-merta direspon pedagang beras dan hortikultura dengan langsung menaikkan harga. Sepanjang pasokan mencukupi, harga tidak bergerak. Itulah hukum besinya.
Tidak berhenti di situ, sambil memuji–muji kunjungan Presiden ke Departemen Pertanian, Pak Menteri juga meminta kontribusi positif media massa dalam mendorong diversifikasi dan tidak memojokkan pemerintah jika ada warga yang memakan tiwul dan nasi aking. Pak Menteri melihat bahwa hanya berita positif yang mendorong kemajuan di negeri ini, kritik dan berita negatif, yang memang adalah fakta, harusnya dihilangkan dari halaman-halaman media atau gambar televisi. Tentu kita heran ada pola berpikir seperti ini. Kesimpulan saya, Pak Menteri menghadapi situasi seperti yang dimaksud dalam kata-kata ini: muka buruk, cermin dibelah.
Secara keseluruhan tulisan Pak Menteri baik-baik saja, tapi seharusnya opini seperti dalam tulisannya itu datang dari seorang ahli, pengamat, atau akademisi, bukan dari seorang pembuat dan pengambil kebijakan seperti dirinya. Pak Menteri justru di sana-sini mengritik, mengeluh, ya itu tadi peran negatif media, dan memberi solusi yang seakan-akan dia berdiri di luar pusat kekuasaan.
Lihatlah, Pak Menteri membuka tulisannya dengan mengatakan masalah kenaikan harga kedelai ini harus dicari solusinya. Harga kedelai ini, mengutip data Pak Menteri sendiri, sudah terjadi sejak 3 bulan silam, lah.. kok pemerintah baru bereaksi sekarang ini, setelah ratusan produsen tahu tempe demo di depan kantor Presiden, (untung liputan televisi mengenai demo ini tidak disebutkan sebagai telah mengaburkan fakta bahwa ada produsen tahu tempe yang tidak demo), itupun dengan respons yang bisa dikatakan sangat terlambat dan sangat minim: menurunkan tarif impor.
Dalam paragraf lainnya disebutkan peningkatan produksi pertanian akan membantu menyediakan bahan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor–sebuah pernyataan yang sudah jamak dan memang begitu adanya–dan khusus kedelai dapat mengurangi tekanan kenaikan harga. Karena itu, lanjut Pak Menteri, petani kedelai dan produsen perlu menjalin kemitraan. Ekonomi mengajarkan bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan insentif, tak ada itu yang namanya himbauan. Berikan insentif dan petani akan bereaksi.
Pak Menteri juga menyoal pasokan komoditi pertanian kita yang tidak terus menerus dengan standar kualitas yang tidak memadai serta kuantitas yang kurang menyebabkan harganya tidak bersaing. Bukankah masalah ini sudah diketahui lama sekali?! Saya sudah mendengarnya lebih dari 12 tahun lalu dan mengherankan saya masih mendengarnya saat ini.
Kesimpulannya, visi politik lebih penting daripada menempatkan orang yang tepat di posisi menteri
Comment by Rahmat Aini — January 21, 2008 @ 12:05 am
saya pikir percuma media mengkritik kalau masih banyak yang peduli pada ‘perut’nya sendiri. akhirnya 12 tahun tetap seperti ini… ngomong2 Pak Rahman atawa Daeng Rahman, pernah dengar kan kalau Pak Menteri Anton tidak punya televisi di rumahnya? jadi flash back pesan media massa jadi seperti itu… negatiffff melulu…hehehe… trims waktunya beberapa hari lalu…gtdv
Comment by githa devie — January 21, 2008 @ 5:22 pm
saya jadi bingung, selama ini kerjanya departemen pertanian (termasuk dinas2 pertanian) apa aja, kok sampai g bisa meningkatkan kualitas n kuantitas pertanian. tapi g heran juga karena sebagian anggaran pertanian di DIPA isinya cuma buat perjalanan dinas doang
Comment by hadi — January 22, 2008 @ 8:01 am
Ketahanan pangan kita kritis, tanggung jawab siapa ya? Saya menjadi bertanya-tanya, apa mungkin departemen pertanian kita bubarkan saja dan diganti nama menjadi departeman ketahanan pangan (supaya fokus kinerjanya). Jika menteri bisa mengeluh, bagaimana keluhan rakyat yang tidak bisa makan, apakah bapak Menteri memperhatikan kondisi tersebut, mungkin pesan ini dapat disampaikan Pak Rahman ke Pak Menteri. Masyarakat Indonesia butuh makan Bung..!
Comment by Rizki Syarief — January 22, 2008 @ 6:16 pm
saya pikir itu satu hal yang sah sah saja, seorang menteri atau tukang becak untuk beropini, saya melihat itu salah satu langkah maju dalam menyelenggarakan pemerintahan, seorang mentri menyuarakan opininya dengan terstruktur tambahan lagi beliau juga seorang ahli di bidangnya, jadi sah sah saja kalau dia bisa menulis seperti itu. kalau di dunia ekonomi ini namanya signaling, dia memberi sinyal pada pembaca kompas notabene masyarakat luas,bahwa dia bisa dan mampu mengidentifikasi masalah, dan berusaha mengcounter efek “blowing up” media dengan media yang cukup cerdas saya kira daripada membredel seperti jaman orde baru. Media kadang punya efek yang kurang baik buat presepsi dan antisipasi masyarakat,saya tidak setuju pandangan anda kalau persepsi tidak berpengaruh asal supply and demand equal,persepsi sangat besar pengaruhnya,setidaknya dalam jangka pendek, contoh kecil bank runs sewaktu 1997, dan 1998, efek persepsi yang dibangun media cukup kuat,jadi saya kira tulisan anton supriyanto di media adalah baik, dan seharusnya dijadikan sebagai bahan introspeksi media. termasuk liputan 6 yang saya cintai ini.
Comment by rizal — February 2, 2008 @ 5:45 pm
indonesia tanahe subur makmur loh jinawi, tapi petanine kere ..lautan luas, nelayane kere,..wonge mbludak koq ya ora di didik, ..pemandangane apik ora digarep ya turise ora ono, emas tambange melimpah ruah, koq ya tetep mblangsak..
ngurus tanah, air, manusia dan isi alamnya dgn apik saja wis digdaya sukmo rogo indonesia ki, ndak usah banyak menteri lah..mumet ..
Comment by kuncung — February 25, 2008 @ 5:37 pm
Lebih baik bagaimana berbuat untuk mengatasi masalah Pak Menteri, jangan hanya sibuk menyalahkan pihak lain. Tanah subur produktif banyak yang hilang, irigasi tak pernah dibangun lagi, ahli pertanian lebih suka jadi birokrat dari pada praktisi. Indonesia ini kan, negeri agraris yaa… yang penting ketahanan pangan harus bisa swasembada, jangan serba impor, ketika pangan dunia naik yang salah pihak lain. Buah-buahan,daging, kedelai, beras, gula, serba impor,,, mestinya kan bagaimana bisa diproduksi dalam negeri dan petaninya perlu memperoleh perlindungan harga yang menarik. bukan diadu dengan produk impor tanpa sedikitpun perlindungan.
Comment by jazuli — February 27, 2008 @ 2:00 pm
ASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLOHI WABARAKATUH
Harusnya kita bersatu memikirkan apa yang saya utarakan dibawah ini setelah kita berhasil memikirkan apa yang saya utarakan kita duduki Senayan dan kita tahan semua yang korupsi, setalah kita buktikan bahwa mereka korupsi diatas Rp 1 Milyar kita hukum gantung berderet di bundaran HI setiap hari minggu pagi yang disaksikan oleh Presiden pilihan kita.
Pernahkah Kita Sadar? Pernahkah Kita Peduli? Bahkan Untuk Diri Kita Sendiri? Kalau Saya Jadi Pengurus SPSI Ataupun SPN !!!!!! Saya Akan Jadikan Buruh, Sebagai Anggota koperasi
Penduduk Indonesia = 222.192.000 (BPS, 2007)
Penduduk Indonesia > 20 th = 155.524400 (BPS, 2007)
Penduduk Jakarta = 7.776720 (Pikiran Rakyat, 2007), 5%
Penduduk Botabek = 10.887.408 (Pikiran Rakyat, 2007), 7%
Penduduk Indonesia Yang bekerja= 95.177.102 (BPS, 2007), 43%
Penduduk Jakarta Yang Bekerja = 3.331.199 (BPS, 2007), 43%
Penduduk Botabek Yang Bekerja = 4.663.678 ( BPS, 2007), 43%
Yang mau Menjadi Anggota koperasi = 1.598.975 orang
Iuran Bulanan Saldo Bulanan Saldo Tahunan
a. Rp 10.000 15.989.750.000 191.877.000.000
b. Rp 20.000 31.979.500.000 383.754.000.000
c. Rp 25.000 39.974.375.000 479.692.500.000
d. Rp 30.000 47.969.250.000 575.631.000.000
e. Rp 50.000 79.948.750.000 959.385.000.000
Dengan Jumlah Anggota = 1.598.975 orang atau hanya 20% orang yang bekerja di Jabotabek saja, dan setiap orang hannya menabung Rp 10.000, maka dana itu akan bisa digunakan untuk modal yang nantinya keuntungannya dibagikan dalam bentuk SHU tahunan, bagaimana kalau hampir seluruh rakyat kita bersatu membikin koperasi yang kuat ini,
Kalau kita terus mengandalkan semua pejabat pemerintah kita, itu hanya mimpi, dan kalaupun ada dewi fortuna Indonesia itupun hanya mimpi, hanya inilah cara kita untuk menjadi bangsa yang besar, serta untuk membuktikan bahwa kita bukan bangsa kuli, tetapi bangsa yang bermartabat,
Jadi bisa jadi kalau ini semua ini sudah kuat, maka tugas seluruh pengurus SPSI bukan hanya menuntut UMP, tetapi justru akan menentukan UMP itu sendiri, serta segala peraturan yang menyangkut ketenagakerjaan.
Pernahkah Kita Membayangkan Ini Semua????
DUKI MARSENO (021-4601412, 021-32170395, senji82@yahoo.com)
Comment by Duki Marseno — March 30, 2008 @ 9:09 am