M. Samsul Arifin

Ada yang lupa disenggol atau dibicarakan tatkala Benazir Bhutto tewas diterjang peluru seorang penembak jitu di Rawalpindi, 27 Desember 2007 (ihwal ini masih belum menjadi simpul terang). Apa itu? Dinasti politik.

Ini adalah masa silam Pakistani People Party (Partai Rakyat Pakistan), namun juga menjadi masa depannya. Sebab ketok palu untuk melanggengkan dinasti tak pernah lekang. Kurang 72 jam dari kepergian Srikandi Pakistan, PPP menobatkan generasi ketiga Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari sebagai ketua umum partai yang didirikan sang kakek, Zulfiqar Ali Bhutto, tahun 1957.

Sebagian pihak menganggap penunjukan itu tergopoh-gopoh mengingat Bilawal belum lagi 20 tahun. Di sisi lain, ditunjuknya Bilawal telah mengonsolidasi kekuatan PPP yang rapuh setelah kematian Benazir. Tangis yang mengepung sekujur Pakistan mengempis saat Bilawal bersedia melanjutkan perjuangan sang bunda. Paling kurang, Bilawal melanjutkan mimpi massa PPP bahwa masa depan mereka boleh dititipkan pada Dinasti Bhutto.

Kini, Bilawal tercatat mahasiswa hukum tingkat pertama di Universitas Oxford, Inggris. Jelas, Bilawal bau kencur untuk urusan politik, apalagi ia lebih banyak tinggal di luar tanah lahirnya—tanah air mata tempat Dinasti Bhutto memimpin Pakistan dan kemudian berakhir secara tragis.

Tapi, dalam apa yang disebut dinasti, kekuasaan diwariskan, hubungan darah menjadi pokok dan masa lalu tak tergantikan. Bilawal, yang di Oxford memimpin Kelompok debat Oxford Union, menerima itu semua untuk memanggul masa depan PPP, dan mungkin demokrasi di negeri di Selatan Asia tersebut.

Kalimat liris Bilawal dalam jumpa pers setelah dinobatkan menjadi ketum PPP terasa getir, “Ibu selalu mengatakan, demokrasi adalah balas dendam yang terbaik”. Pewaris Dinasti Bhutto memuja demokrasi, tapi berbarengan dengan itu dinasti bertentangan dengan apa yang dipujanya itu. Sisi gelap yang dirayakan dengan senyum mengembang dan tangan mengepal!

Pewarisan kekuasaan pada Bilawal ini praktis menyorong sang ayah, Asif Ali Zardari, sebagai nakhoda sesungguhnya bagi PPP. Baik untuk menghadapi Pemilu, yang direncanakan digelar Januari ini atau sekurang-kurangnya 2010 mendatang, saat Bilawal telah menamatkan kuliah di Oxford. Di tangan Zardari, masa depan partai tentu tak semenjanjikan saat Benazir masih hidup. Apapun, Zardari pernah menorehkan sedikit luka di periode kedua pemerintahan Benazir, 1993-1996.

Pada 1996, ia masuk bui gara-gara tuduhan korupsi. Bahkan “Tuan 10 Persen”—julukan yang diperolehnya karena suka merekayasa kontrak pemerintah—ini dituduh terlibat dalam pembunuhan Murtaza, saudara laki-laki Benazir di Karachi. Dengan catatan ini, Zardari diragukan semumpuni Sonia Gandhi (istri bekas PM India terbunuh, Rajiv Gandhi) menyiapkan Rahul Gandhi ke tampuk kekuasaan. Dan dengan itu, pantas banyak yang tak berharap pada Zardari. Nasib Dinasti Bhutto lebih banyak akan ditopang gugusan ingatan elite PPP.

Jika demokrasi adalah balas dendam terbaik, saya sangsi, rakyat Pakistan bakal menggenggamnya. Sederhana saja, karena para pejuangnya lahir dari sesuatu yang beradu punggung dengan mimpi itu. Atau mungkin karena elite politik dan rakyat di negeri Jenderal Pervez Musharraf itu tak pernah benar-benar mengharapkan sistem demokrasi mewujud di sana. Sadar atau tidak, Pakistan adalah negeri yang koyak sejak label “Islam” dibubuhkan tahun 1947.