Teater adalah dunia yang tak sebenarnya, tempat segala simbol berseliweran, metafora dan bahkan hiperbola bertaburan. Sebagai media kesenian, teater tak mungkin dapat dimaknai secara tunggal. Penonton yang berjubel di sekitar panggung akan menarik makna menurut kepala masing-masing. Demikian pula seharusnya, publik menarik makna dari perhelatan monolog Sarimin yang digelar di Gedung Cak Durasim, Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya Sabtu pekan lalu.

Tapi, apabila yang terjadi beradu punggung. Seorang pejabat Kepolisian Surabaya memprotes monolog Sarimin karena lakon yang dipentaskan Butet Kartaredjasa, ini baru peristiwa tak biasa. Pejabat Kepolisian itu memprotes lakon Sarimin yang disebutnya tak up-date dalam memotret sosok polisi dan Kepolisian mutakhir!

Protes lumrah saja. Apalagi jika terkait dengan institusi yang berhubungan dengan negara (alat negara). Di sini Butet harus berlapang dada untuk menerima. Persoalannya, jika Kepolisian akan menimbang izin berpentas berikutnya Butet Kartaredjasa di Surabaya. Yang ini tentu saja gawat. Sebab menyangkut kebebasan berekspresi, suatu yang dijamin konstitusi.

Monolog Sarimin, seperti yang saya saksikan saat dipentaskan di Grha Bhakti Taman Ismail Marzuki, November lalu sebetulnya tak perlu membikin Kepolisian ‘sensi’. Monolog ini bercerita ihwal rakyat kecil harus menderita gara-gara berbuat baik: Mengembalikan KTP milik seorang hakim agung ke pos polisi. Di pos polisi itu, Sarimin diinterogasi hingga akhirnya dituduh bersekongkol untuk menjatuhkan martabat hakim agung tersebut. Sejumlah pasal berlapis didakwakan kepada Sarimin, dari mencuri hingga mencemarkan nama baik. Alhasil Sarimin harus mendekam di sel tahanan, tanpa pernah mengerti apa kesalahan yang dilakukannya. Polisi tentu merasa cela mendapuk muka mereka gara-gara monolog Butet.

Butet dalam monolog yang digelar bergilir dari Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya ini memerankan tiga karakter: Sarimin, anggota Kepolisian dan seorang pengacara bernama Binsar. Jangan tanya bagaimana aksi panggung Butet! Nama ini sudah jaminan mutu di dunia teater Indonesia.

Dalam monolog ini, Butet tentu saja meringkas segala yang faktual di luar panggung. Saya paham jika sebagian kalangan berpendapat monolog itu mendistorsi fakta ihwal polisi dan Kepolisian mutakhir. Jika monolog itu semata-mata diniatkan sebagai kritik sosial, maka protes dari Kepolisian lumrah. Tapi, sebagai potret yang ditilik menurut kaca mata Butet, monolog itu absah-absah saja. Barangkali yang dilihat Butet baru segitu tentang sosok polisi dan Kepolisian mutakhir. Artinya, proses reformasi—termasuk mengubah orientasi, sikap, tingkah laku dan tindakan—di internal Kepolisian belum aktual di mata Butet. Oleh karena itu, cara pandang Butet bisa diperdebatkan.

Tapi, mari berkaca pada dua hasil survei yang juga membikin petinggi Kepolisian ‘sensi’ akhir-akhir ini. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang menyigi 600 responden di Malang dan Surabaya menyebutkan hampir separuh polisi (42,3 persen) menjadi beking bandar narkoba dan perjudian. Berikutnya Transparency International Indonesia (TII) menempatkan sebagai lembaga terkorup di tanah air. Dari skala 1 sampai 5, indeks Kepolisian mencapai 4,2 melampaui lembaga peradilan dan parlemen. Klop?

Ups…jangan cepat menyimpulkan. Monolog Butet barangkali mendapat pembenaran jika metodologi yang digunakan dua lembaga ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Menengok kredibilitas dua lembaga tadi, sepertinya kita tak perlu menggugat hasil survei tersebut. Bolehlah Kepolisian berendah hati. Mungkin publik memang belum merasakan serangkaian reformasi internal yang dilakukannya. Andai saja, Kepolisian cekatan, seyogyanya mereka meminta hasil lengkap survei yang dilakukan dua lembaga tersebut. Ini penting, sebab jika hanya sepenggal berita yang diturunkan media cetak dan media elektronik yang jadi acuan untuk berkomentar, pastilah Kepolisian tak mendapatkan informasi secara detail dari survei tersebut.

Poin ini harus dikedepankan, sebab selama ini publik—juga media, pengamat dan lembaga tertentu—telanjur menilik hasil survei sepotong-sepotong. Ketika menyebut 42,3 persen responden mengatakan polisi beking narkoba dan perjudian, sesungguhnya ada 57,7 persen responden lain yang mengatakan hal sebaliknya atau tidak tahu menahu. Hasil survei tak boleh diniatkan untuk memukul atau mendiskreditkan lembaga tertentu, tapi menjadi sumber informasi bagi lembaga atau individu yang disigi untuk berkaca dan mengubah diri. Susah sungguh jika lembaga tertentu merasa tertohok dengan hasil survei dan kemudian menyemprotkan amarah di hadapan publik.

Saya percaya bahwa polisi atau Kepolisian bak organisme hidup. Sebagai individu dan lembaga, mereka pasti bisa berubah seturut semangat zaman. Nah, jika proses mengubah diri dan lembaga itu belum dirasakan publik, itu barangkali karena bentuk komunikasi dan rekayasa citra yang mereka laksanakan belum optimal. Mengapa polisi dan Kepolisian tak memperbarui sisi ini ketimbang marah-marah dan sensi.