Demokrasi Dibajak?
Yus Ariyanto
Komedi tak lucu menjelang perayaan tutup tahun. Antasari Azhar, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak habis pikir saya, apa yang bersemayam di pikiran para anggota Dewan yang terhormat?!
Antasari adalah calon pimpinan KPK yang paling banyak mendulang kontroversi. Dalam wawancara dengan panitia seleksi, ia sempat dikonfirmasi soal andilnya atas vonis bebas Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas. Antasari dinilai sengaja tak mengajukan bukti di persidangan berupa nota yang diteken Lukman.
Bukan cuma itu. Antasari pun disengat isu miring lantaran ditengarai kuat memiliki rumah di Pondok Indah dan Serpong, Banten. Nilai rumahnya hampir Rp2 miliar. Namun, ia berdalih, aset tersebut adalah rumah warisan.
Nasi telah menjadi bubur. Jika ada kejengkelan, lampiaskan kepada para anggota Dewan, orang-orang yang digaji untuk menyampaikan amanat rakyat itu.
Memang, inilah sisi “lemah” demokrasi kita. Demokrasi langsung, seperti di Athena, Yunani, dalam kondisi negara dengan jutaan rakyat, niscaya mustahil. Rakyat tak mungkin terlibat dalam seluruh pengambilan keputusan politik. Alhasil, sebagian kedaulatan mereka diserahkan kepada sejumlah mandataris.
Para anggota Dewan bekerja dan banyak orang kecewa. Padahal, sebelumnya, sejumlah pihak telah mendentangkan bel peringatan agar wakil kita di Senayan tak terjebak di lumpur kesalahan. Gerutu seorang teman kembali menggenangi benak saya, “Demokrasi dibajak oleh para elit politik yang brengsek.”
Semoga, teman saya itu keliru.
berdoa saja semoga para pengambil kebijakan bangsa ini bekerja di jalan yang lurus. kalau tidak, laknat akan datang…
Comment by dispa — December 7, 2007 @ 4:39 pm
Kalo emang wakil-wakil rakyat dan aparat penegak hukum ga bisa dipercaya, harusnya buat aja Reality Show 24 Jam meliput kegiatan mereka,….Gimana?
Comment by Niehands — December 7, 2007 @ 7:07 pm
setuju, demokrasi seperti telah dibajak. saya cuma berdoa, bahwa KPK tak menjadi Komisi Perlindungan Koruptor…
Comment by n0vri — December 11, 2007 @ 10:05 am
Mungkin tidak ada orang lagi, kali ya.
Comment by lukas — December 12, 2007 @ 12:53 am
Hasil pemilihan Ketua KPK sekarang membuktikan bahwa Hati Nurani Wakil Rakyat kita yang di DPR sudah tertutup dengan tumpukan uang. Suara Rakyat yang mereka wakili sama sekali tidak didengar. Mudah-Mudahan Tuhan Memberikan peringatan kepada para wakil rakyat kita.
Comment by Fajar Junaedi — December 12, 2007 @ 9:13 am
kalo ketua kpk aja udah kaya gitu gemana yang laen…., pasti korupsi akan semakin merajalela. Tapi kita mesti berdo’a semoga mereka bisa mendengar nurani mereka dalam melaksanakan tugasnya.
Comment by Zulkifli Abdi — December 21, 2007 @ 8:02 am
No Hope !!!
Tidak ada pilihan lagi bagi Indonesia, karena demokrasi hanya memperkaya sejumlah elit di negara ini.
Tidak ada kesejahteraan bagi bangsa ini, jadi, buat apa demokrasi?!
Setiap mereka yang membela mati-matian demokrasi akan mengatakan, “bersabarlah karena demokrasi di negeri ini baru saja dimulai,” Jawabannya, “sampai kapan bung rakyat di negara ini merasakan berpanas-panasan untuk mengantri mendapatkan sejumlah beras dan minyak goreng murah, sementara pemimpinnya sibuk memperkaya diri sendiri.”
Ironi, karena ternyata kita memang tidak siap untuk berdemokrasi.
F**K Off with demokrasi !!!
Comment by Ozi — December 23, 2007 @ 12:09 pm
Menurut saya sistem yang terbaik adalah khilafah. Sistem demokrasi hanya akan membuat suatu negara ‘dikuasai’ oleh segelintir orang. Di Indonesia, negara ‘dikendalikan’ oleh DPR. Siapa orang-orang yang ada di DPR itu?? Tau sendiri lah. Apa lagi yang ada di DPRD I & DPRD II. Kita tidak akan bisa maju kalo sistem negara kita masih seperti ini.
Comment by Nick — January 14, 2008 @ 10:00 pm
Mudah2an koruptor dapat berkurang bahkan bisa hilang dari bumi Indonesia.
jangan semakin banyak membentuk Badan atau Lembaga untuk menangani korupsi hanya untuk membagi harta titipan rakyat untuk “dikorupsi” secara dilegal saja….
sudah terlalu banyak badan/lembaga pengawas dan penangani korupsi tapi hasilnya sama saja, masih dalam urutan 10 besar dunia….
Comment by Mas_Prie — February 20, 2008 @ 1:28 pm
yah memang susah mencari pejabat atao calon pejabat yang bersih dari kkn sekarang ini. Seperti kata teman saya “susah mencari orang jujur, kalaupun ada orangnya sudah mati”
Comment by daniel.simanjuntak — March 19, 2008 @ 7:30 pm
ASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLOHI WABARAKATUH
Harusnya kita bersatu memikirkan apa yang saya utarakan dibawah ini setelah kita berhasil memikirkan apa yang saya utarakan kita duduki Senayan dan kita tahan semua yang korupsi, setalah kita buktikan bahwa mereka korupsi diatas Rp 1 Milyar kita hukum gantung berderet di bundaran HI setiap hari minggu pagi yang disaksikan oleh Presiden pilihan kita.
Pernahkah Kita Sadar? Pernahkah Kita Peduli? Bahkan Untuk Diri Kita Sendiri? Kalau Saya Jadi Pengurus SPSI Ataupun SPN !!!!!! Saya Akan Jadikan Buruh, Sebagai Anggota koperasi
Penduduk Indonesia = 222.192.000 (BPS, 2007)
Penduduk Indonesia > 20 th = 155.524400 (BPS, 2007)
Penduduk Jakarta = 7.776720 (Pikiran Rakyat, 2007), 5%
Penduduk Botabek = 10.887.408 (Pikiran Rakyat, 2007), 7%
Penduduk Indonesia Yang bekerja= 95.177.102 (BPS, 2007), 43%
Penduduk Jakarta Yang Bekerja = 3.331.199 (BPS, 2007), 43%
Penduduk Botabek Yang Bekerja = 4.663.678 ( BPS, 2007), 43%
Yang mau Menjadi Anggota koperasi = 1.598.975 orang
Iuran Bulanan Saldo Bulanan Saldo Tahunan
a. Rp 10.000 15.989.750.000 191.877.000.000
b. Rp 20.000 31.979.500.000 383.754.000.000
c. Rp 25.000 39.974.375.000 479.692.500.000
d. Rp 30.000 47.969.250.000 575.631.000.000
e. Rp 50.000 79.948.750.000 959.385.000.000
Dengan Jumlah Anggota = 1.598.975 orang atau hanya 20% orang yang bekerja di Jabotabek saja, dan setiap orang hannya menabung Rp 10.000, maka dana itu akan bisa digunakan untuk modal yang nantinya keuntungannya dibagikan dalam bentuk SHU tahunan, bagaimana kalau hampir seluruh rakyat kita bersatu membikin koperasi yang kuat ini,
Kalau kita terus mengandalkan semua pejabat pemerintah kita, itu hanya mimpi, dan kalaupun ada dewi fortuna Indonesia itupun hanya mimpi, hanya inilah cara kita untuk menjadi bangsa yang besar, serta untuk membuktikan bahwa kita bukan bangsa kuli, tetapi bangsa yang bermartabat,
Jadi bisa jadi kalau ini semua ini sudah kuat, maka tugas seluruh pengurus SPSI bukan hanya menuntut UMP, tetapi justru akan menentukan UMP itu sendiri, serta segala peraturan yang menyangkut ketenagakerjaan.
Pernahkah Kita Membayangkan Ini Semua????
DUKI MARSENO (021-4601412, 021-32170395, senji82@yahoo.com)
Comment by Duki Marseno — March 30, 2008 @ 9:05 am